Bisnis.com, JAKARTA – Sektor ritel diproyeksi memiliki peluang untuk tumbuh di tengah penyusutan daya beli kelas menengah. Peluang tersebut dapat ditangkap lewat fokus hilirisasi industri yang sedang digenjot pemerintah.
Dalam catatan riset Nielsen, periode 2000-2012, ritel dapat tumbuh dengan rata-rata 14% dan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6%. Padahal, proporsi kelas menengah kala itu hanya 25% dan 75% merupakan kelas bawah.
Consumer and Retail Strategist PT Nielsen Company Yongky Susilo mengatakan, hilirisasi menjadi salah satu peluang untuk pelaku usaha ritel dengan hadirnya investasi baru yang membuka kesempatan pertumbuhan di berbagai sektor.
“Kita punya peluang dari proyeksi dengan adanya hilirisasi, sekarang di kisaran US$5.000 [per tahun] nanti 2030 diprediksi US$10.000, jadi ketika saya tarik ke sana, wah ini another consumer boom,” kata Yongky dalam agenda Indonesia Industry Outlook 2025 Conference, Rabu (23/10/2024).
Menurut Yongky, hiliriasi dapat menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan pemulihan daya beli apabila nilai tambah dan manfaat dari program tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya kalangan pemilik usaha.
Hal utama yang harus dilakukan yakni fokus mendatangkan investasi. Dia melihat investor dari China dan Singapura tengah berbondong-bondong untuk membuka usaha di Indonesia.
Baca Juga
“China nih dahsyat sekali mau ke sini banyak mau menciptakan pekerjaan kalau buka cafe saja, coffee, bubble tea, mereka mau buka 1.000 per tahun itu satu outlet aja udah hire 10.000, dan ini terus ada rencananya,” jelasnya.
Kendati demikian, salah satu yang menjadi hambatan pelaku usaha dalam negeri maupun investor asing masuk yakni terkait dengan pajak usaha yang tinggi dan rencana kenaikan pajak tahun depan.
Yongky menegaskan di tengah kondisi lesu nya daya beli kelas menengah, pemerintah semestinya menahan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.
“Saya melihat 2 tahun ke depan, pajak nggak boleh ada yang hal-hal yang baru, pertahankan aja yang kemarin di sana, nggak boleh dinaikin, karena makin ambruk nanti ke depan,” jelasnya.
Selain itu, investasi ragu masuk lantaran izin usaha yang terbilang panjang serta biaya ekonomi yang tinggi sehingga dinilai belum kompetitif. Padahal, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pemerintah telah mengupayakan pembangunan infrastruktur jalan, listrik, hingga pelabuhan sebagai modal menarik investasi.
“Kenapa government sudah spending besar di infrastruktur tapi do not create jobs? Investasi, kita memang punya OSS suatu sistem yang ideal tetapi secara kenyataan praktiknya itu susah bikin susah juga teman-teman pengusaha masuk OSS,” terangnya.
Lebih lanjut, Yongky menerangkan pemerintah dapat segera menyelesaikan sejumlah polemik investasi dan mendorong hilirisasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan hingga meningkatkan daya beli kelas menengah.
“Daya beli yang semakin tinggi kan dari US$5.000 ke US$10.000 [GDP per kapita] jadi jenis barang yang mau dijual pun lebih berkualitas, lebih premium lebih exciting buat Indonesia dan luar negeri buat garap [investasi] di Indonesia, jadi ada peluang untuk kita recover tapi harus cepat,” tuturnya.
