Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diprediksi memfokuskan anggaran belanja pemerintah ke berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis hingga swasembada pangan.
Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Adinova Fauri meyakini, Prabowo ingin awasi langsung alokasi anggaran pemerintah sehingga memutuskan untuk membawahi langsung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tanpa perantara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seperti periode pemerintahan sebelumnya.
"Efisiensi fiskal dan disiplin anggaran ingin dijadikan prioritas, dengan menjaga program-program Pak Prabowo menjadi program yang akan diutamakan," ujar Adinova dalam media briefing seperti yang disiarkan kanal YouTube CSIS Indonesia, Jumat (25/10/2024).
Dia meyakini, Prabowo paham betul dengan kondisi APBN yang sangat ketat. Adinova pun tak heran apabila Prabowo langsung mewanti-wanti para menterinya agar tidak boros anggaran ketika memberi arahan dalam sidang kabinet paripurna perdana Kabinet Merah Putih pada Rabu (23/10/2024).
Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak segan 'menaikkan' level Kemenkeu untuk memastikan tidak ada pemborosan anggaran sekaligus berbagai program unggulannya bisa berjalan lancar, setidaknya dari sisi pembiayaan.
"Kementerian Keuangan akan memiliki power yang lebih tinggi sekarang, dan itu akan membuat kekhawatiran tadi misalnya fiskal disiplin dan lain sebagainya, itu bisa lebih terjaga karena agenda-agenda lain yang di luar dari agenda besar Pak Prabowo itu mungkin akan lebih sulit terealisasi," jelasnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024—2029.
Dalam beleid tersebut, Kemenkeu tidak lagi tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau kementerian koordinator lainnya.
Dengan demikian, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, mengakui bahwa kini Kemenkeu langsung berada di bawah koordinasi presiden. Alasannya, yaitu untuk memperkuat kinerja lembaga perbendaharaan negara tersebut.
"Latar belakangnya itu pasti supaya koordinasi lebih kuat karena langsung di bawah presiden. Yang kedua, pastinya untuk optimalisasi penerimaan dan juga efektivitas belanja," jelas Deni saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).
Sementara itu, dalam pidato arahan kepada para pembantunya dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo mewanti-wanti jajaran kabinetnya agar tidak memasukkan proyek mercusuar pada program pemerintah.
Dia ingin pemerintah fokus mengejar target swasembada pangan dan energi. Secara khusus, Prabowo meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar memastikan hal tersebut.
"Ada beberapa pengarahan dari saya, menteri Bappenas pastikan program dan kegiatan di semua kementerian/lembaga mempunyai kontribusi signifikan terukur dan bersinergi. Pelajari semua proyek jangan ada proyek yang mercusuar," ujar Prabowo.
