Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Jepang menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) untuk tahun fiskal saat ini karena melemahnya ekspor menyeret pemulihan ekonomi yang rapuh.
Dalam laporan proyeksi terbarunya yang dikutip dari Reuters pada Sabtu (2/11/2024), Kantor Kabinet Jepang memangkas perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto yang disesuaikan dengan inflasi untuk tahun fiskal berjalan yang berakhir pada Maret 2025 menjadi 0,7% dari proyeksi 0,9% pada Juli.
Penurunan perkiraan baru ini mengikuti penurunan serupa dengan perkiraan pada Juli, tetapi masih di atas perkiraan sektor swasta yang memperkirakan pertumbuhan sebesar 0,5%. Proyeksi pertumbuhan untuk tahun fiskal berikutnya dipertahankan pada 1,2%.
Pemerintah merilis perkiraan pertumbuhan ekonominya pada bulan Januari dan kemudian merevisinya sekitar bulan Juli. Namun, revisi pada periode ini jarang terjadi dan menyoroti semakin besarnya tekanan terhadap perekonomian akibat menurunnya permintaan global dan melemahnya konsumsi domestik.
Bank of Japan mempertahankan suku bunga ultra-rendah pada hari Kamis dan mengatakan risiko-risiko di sekitar perekonomian Amerika Serikat (AS) sudah mulai mereda, menandakan bahwa kondisi sudah siap untuk menaikkan suku bunga lagi.
Namun, pelemahan permintaan global dan domestik yang berkepanjangan dapat memperlambat rencana Bank of Japan (BOJ) untuk sepenuhnya keluar dari kondisi moneter yang longgar selama satu dekade. Prakiraan tersebut menjadi dasar penyusunan anggaran negara.
Baca Juga
“Karena harga yang tinggi sangat berdampak pada masyarakat berpendapatan rendah, langkah-langkah harus diambil untuk membantu mendukung kehidupan mereka,” kata Kantor Kabinet.
Anggota dewan ekonomi utama pemerintah dari sektor swasta juga meminta pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah ekonomi yang efektif dan memadai untuk membantu memulihkan momentum konsumsi swasta.
Pemerintahan Perdana Menteri Shigeru Ishiba telah berjanji untuk menyusun paket belanja besar pada akhir tahun ini untuk meredam dampak terhadap rumah tangga akibat kenaikan biaya hidup dan mendukung perekonomian yang lebih luas.
