Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Peternakan dari Universitas Padjajaran Rochadi Tawaf mengusulkan agar pemerintah membentuk tim persusuan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) terealisasi dengan baik.
Rochadi memandang, pemerintah terlebih dahulu harus membenahi produktivitas sapi perah dalam negeri, yang salah satunya dengan membentuk tim persusuan.
“Jadi buatlah tim persusuan, tim persusuan itu Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Koperasi,” kata Rochadi saat dihubungi Bisnis, Selasa (12/11/2024).
Nantinya, lanjut dia, tim persusuan ini bisa dikoordinatori oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas terkait program MBG, terutama komponen susu. Selanjutnya, sejumlah asosiasi persusuan dinilai juga perlu terlibat dalam tim ini sebagai anggota.
“Asosiasi perwakilan-perwakilan itu untuk mengatasi gejolak-gejolak yang kayak sekarang,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, ramai pemberitaan terkait tak terserapnya susu sapi perah oleh industri pengolahan susu (IPS) terjadi pada Koperasi Setia Kawan di Pasuruan, Jawa Timur.
Baca Juga
Pada kasus ini, IPS pada periode tertentu melakukan pemberhentian penerimaan suplai susu dari koperasi dengan alasan tengah melakukan pemeliharaan mesin (maintenance). Periode tersebut, IPS diduga melakukan penambahan impor susu skim karena harga susu impor dunia sedang mengalami penurunan.
Berkaca dari kejadian tak terserapnya susu oleh IPS, Rochadi menyarankan agar pemerintah memberlakukan aturan main terkait kemitraan serta perkreditan.
“Di tim inilah yang bergerak, yang bekerja mengawasi, memberikan penyuluhan, distribusi sapi, supply chain, diatur di sana. Jadi bentuk tim dulu ini supaya kondusif di dalam bisnisnya,” jelasnya.
Setelah itu, lanjut dia, pemerintah mengembangkan produktivitas susu sapi perah di daerah yang sudah ditetapkan sebagai pusat persusuan nasional. Serta, menjangkau daerah industri baru.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa anggaran susu yang masuk ke dalam program makan MBG pada 2025 mencapai Rp14 triliun.
Adapun, anggaran jumbo yang digelontorkan ini setara dengan 20% dari total anggaran program MBG pada tahun depan yang senilai Rp71 triliun.
Namun, Budi mengungkap bahwa kondisi saat ini gabungan koperasi susu sapi seluruh Indonesia hanya mampu menyediakan susu sapi dengan nilai agregat Rp1,5 triliun. Ini artinya, masih ada sekitar Rp12,5 triliun yang belum terserap untuk program MBG pada 2025.
“Bayangkan coba, berarti masih jauh sekali kan, artinya harusnya koperasi susu ini produknya pasti terserap. Karena kekurangannya sangat banyak,” terang Budi dalam Konferensi Pers terkait Koperasi Susu Boyolali di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (11/11/2024).
