Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan tidak ada target indikator perekonomian yang tercapai dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional alias RPJMN 2020—2024.
Fakta tersebut diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (12/11/2024).
Dalam paparannya, Rachmat menunjukkan ada empat indikator perekonomian utama dalam RPJMN 2020—2024. Dari empat indikator tersebut, Bappenas memperkirakan tidak ada target yang tercapai.
Pertama, RPJMN menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,2%—6,5% pada 2024. Kendati demikian, capaian pada 2023 hanya sebesar 5,05% sehingga Bappenas memperkirakan target pertumbuhan ekonomi RPJMN 2020—2024 tidak tercapai.
Kedua, RPJMN menargetkan pertumbuhan investasi di kisaran 6,6%—7% pada 2024. Kendati demikian, capaian pada 2023 hanya sebesar 4,4% sehingga Bappenas memperkirakan target pertumbuhan ekonomi RPJMN 2020—2024 tidak tercapai.
Ketiga, RPJMN menargetkan share industri pengolahan di sebesar 21% pada 2024. Hanya saja, capaian pada 2023 hanya sebesar 18,67% sehingga Bappenas memperkirakan target pertumbuhan ekonomi RPJMN 2020—2024 tidak tercapai.
Baca Juga
Keempat, RPJMN menargetkan tingkat pengangguran terbuka di kisaran 3,6%—4,3% pada 2024. Kendati demikian, capaian pada 2023 hanya sebesar 5,32% sehingga Bappenas memperkirakan target pertumbuhan ekonomi RPJMN 2020—2024 tidak tercapai.
Menanggapi paparan tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie mengkritisi banyaknya target indikator dalam RPJMN 2020—2024 yang tidak tercapai. Oleh sebab itu, dia berharap agar hasil realisasi RPJMN 2020—2024 tersebut menjadi acuan dalam penetapan RPJMN 2025—2029.
"Kita perlu tahu bahwa lima tahun kemarin, itu apa saja yang kita enggak tercapai, jangan diulang dalam penyusunan RPJMN ke depan," ujar Dolfie dalam rapat.
Rachmat pun menyatakan evaluasi realisasi target-target RPJMN 2020—2024 akan menjadi dasar penyusunan RPJMN 2025—2029. Kendati demikian, dia juga menggarisbawahi bahwa akan ada perbedaan mendasar dalam penyusunan RPJMN 2025—2029 karena kini jumlah kementerian/lembaga semakin banyak.
Bappenas, sambungnya, bertugas melakukan sinkronisasi dan perantara dalam penyusunan perencanaan target, penganggaran, hingga pengendalian dan menajemen resiko di antara kementerian/lembaga yang ada sesuai visi misi Presiden Prabowo Subianto.
"Bappenas itu menjadi semacam clearing house untuk mencapai strategi dan kebijakan makro, tetapi mikronya, harus menjadi tanggung jawab kementerian masing-masing," jelas Rachmat pada kesempatan yang sama.
