Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengingatkan agar pemerintah tetap mengawal impor beras yang masuk ke Indonesia, seiring masih terbukanya keran impor beras untuk kebutuhan hotel, restoran, dan kafe (horeka).
Terlebih, pemerintah telah memutuskan Indonesia tidak akan mengimpor beras untuk konsumsi pada 2025, lantaran memiliki stok yang mencukupi.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai, pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat agar impor beras khusus untuk kebutuhan horeka tidak terjadi penyelewengan oleh swasta.
“Yang perlu dijaga sebenarnya impor beras yang dilakukan oleh swasta ditumpangi untuk impor beras konsumsi masyarakat. Nah, ini yang perlu dijaga,” kata Andreas saat dihubungi Bisnis, Selasa (10/12/2024).
Andreas mewanti-wanti adanya oknum yang melakukan penyelewengan beras horeka yang kemudian dijual untuk konsumsi masyarakat.
“Sehingga pemerintah nggak impor [beras konsumsi], tetapi swasta yang impor [beras horeka], yang ditujukan untuk konsumsi masyarakat. Itu yang harus dijaga,” tuturnya.
Baca Juga
Pasalnya, Andreas menyatakan kasus seperti ini pernah beberapa kali terjadi di Tanah Air, padahal pemerintah tidak mengimpor beras.
“Tiba-tiba ada beras, pemerintah nggak impor beras, tapi beras Vietnam, beras Thailand masuk ke pasar. Dari mana itu kalau nggak dari impor yang dilakukan oleh swasta?” ucapnya.
Maka dari itu, dia mengingatkan agar pemerintah lebih ketat dalam mengawasi masuknya beras dari luar negeri dan memastikan impor beras tersebut hanya diperuntukkan untuk beras khusus seperti horeka.
“Ketika pemerintah nggak memutuskan impor, tiba-tiba harga beras dalam negeri mulai naik, ya sudah, swasta akan menikmati kenaikan itu dengan melepas beras yang mereka impor. Itu yang perlu dijaga,” terangnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) sebelumnya menjelaskan pemerintah tetap mengimpor beras untuk kebutuhan horeka dengan volume yang sedikit.
“Apakah tidak ada [impor beras] yang lainnya? Ada itu beras yang dimakan Pak Wamen biasanya kalau ke restoran Jepang itu masih dikit-dikit impornya masih ada. Pembicara-pembicara biasanya kalau suka beras basmati, kita tidak bisa bikin itu, ada [impor] tapi sedikit,” jelas Zulhas dalam acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum: Blue Food Competent Authority Dialogue, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Maka dari itu, Zulhas menjelaskan pemerintah tetap mengimpor beras untuk keperluan horeka, meski tidak akan membuka keran impor beras untuk konsumsi.
“Jadi beras-beras restoran biasanya Itu masih ada sedikit [impor]. Tapi untuk konsumsi, kita tidak akan, konsumsi secara umum tidak ada impor lagi,” jelasnya.
Sebab, Zulhas menerangkan bahwa jika pemerintah menolak beras dari luar negeri, maka Indonesia akan mendapatkan sanksi. “Karena kalau restoran Jepang mau masukkan beras dari Jepang tidak boleh, kita bisa disanksi, Jadi itu masih kita perkenankan,” jelasnya.
Sama halnya dengan beras jenis lainnya, seperti beras briyani dan basmati dengan jumlah impor yang mini.
“Jadi kalau nanti restoran-restoran, briyani dan sebagainya perlu beras basmati, kalau kita tidak kasih Itu nanti Pakistan, India, Bangladesh bisa marah sama kita. Tapi volumenya kecil,” tuturnya.
Namun, eks Menteri Perdagangan 2022-2024 itu kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras konsumsi. “Tapi beras yang biasa kita impor, yang tahun lalu hampir 3 juta lebih, tahun ini kita tidak akan impor lagi,” tandasnya.
