Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung penguatan SWF atau Sovereign Wealth Fund untuk membiayai APBN 2025 yang telah ditetapkan dengan defisit senilai Rp616,2 triliun.
Hal tersebut dirinya sampaikan dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Target defisit tersebut tercatat menjelaskan 2,53% dari produk domestik bruto (PDB). Lebih tinggi dari target defisit 2024 yang senilai Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.
"Kami juga akan terus menggunakan pembiayaan termasuk di dalamnya dalam rangka penguatan dari Sovereign Wealth Fund dan peranan dari BUMN," ujarnya.
Bendahara Negara tersebut menegaskan bahwa dalam kondisi global yang terus dinamis, pembiayaan defisit akan dilakukan secara hati-hati.
Pihaknya akan terus meningkatkan kredibilitas, sustainabilitas, dan kesehatan APBN sehingga biaya dari defisit dapat terus ditekan.
Baca Juga
SWF adalah dana yang dimiliki oleh pemerintah untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen dengan tujuan mendapatkan return, gain, atau pendapatan jenis lain.
Dana pokoknya dapat berasal dari APBN, penerimaan seperti penerimaan migas, atau dari sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
Dengan adanya SWF diharapkan tidak ada penerimaan negara yang ‘menganggur’ dan tidak dimanfaatkan. Penerimaan tersebut dapat diinvestasikan secara tepat dan bermutu sehingga dapat diperoleh imbal hasil yang bermanfaat. Saat ini, SWF di Indonesia dikelola melalui Indonesia Investment Authority (INA).
Selain mengandalkan SWF yang dikelola INA untuk menambal defisit, Sri Mulyani juga berharap kinerja pembiayaan investasi yang diberikan ke BUMN dapat memangkas total pembiayaan utang 2025.
Di mana investasi pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah dalam jangka panjang, yang diharapkan memberikan hasil dan nilai tambah di masa yang akan datang berupa pengembalian nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
Di mana pembiayaan investasi tahun depan terbesar kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp59,5 triliun.
Adapun pada tahun depan, Sri Mulyani berencana menarik utang baru senilai Rp775,87 triliun dengan pembiayaan investasi sejumlah Rp154,5 triliun dan pemberian pinjaman senilai Rp5,44 triliun.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mencari sumber pendapatan baru melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Badan tersebut disebut-sebut akan mengelola dana yang berasal dari INA dan aset milik 7 BUMN.
.jpg?w=300&h=221)
