Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bakal mulai melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kawasan legislatif hingga yudikatif di IKN Nusantara pada tahun ini.
Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis H. Sumadilaga menjelaskan upaya itu dilakukan agar kawasan legislatif dan yudikatif bisa rampung sebelum Presiden Prabowo Subianto mulai berkantor di IKN pada 2028.
“Kawasan legislatif dan yudikatif di IKN mulainya [konstruksi] diharapkan pada 2025 ini,” kata Danis kepada Bisnis, Selasa (7/1/2025).
Adapun, dua kawasan tersebut ditargetkan bakal mulai bisa difungsikan dan selesai pada 2028. Hal itu sebagaimana komitmen yang disampaikan oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono.
Sebelumnya, Basuki sempat bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membahas progres dan kelanjutan pembangunan IKN yang saat ini tengah berlangsung.
Dalam pertemuannya itu, Basuki menjelaskan Wapres berpesan agar seluruh target pembangunan IKN dapat dicapai tepat waktu sebagaimana arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo.
Baca Juga
“Wapres juga mendorong supaya target-target pembangunan sesuai arahan Presiden Prabowo terpenuhi. Seperti penyiapan kawasan yudikatif dan legislatif serta beragam infrastruktur pendukungnya,” jelasnya.
Adapun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp43,4 triliun sepanjang 2024.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa realisasi pembangunan IKN itu mencapai 97,3% dari total pagu IKN yang ditetapkan pada 2024 sebesar Rp44,5 triliun.
“Anggaran IKN yang juga biasanya kami sampaikan dalam beberapa bulan di 2024 ini [realisasinya] Rp43,4 triliun. Telah dibelanjakan untuk IKN ini 97,3% dari total pagu Rp44,5 triliun,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN 2024, dikutip Selasa (7/1/2025).
