Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong pemanfaatan Bendungan Karian untuk mengurangi penurunan muka tanah di Jakarta.
Pasalnya, jelas AHY, saat ini mayoritas masyarakat Jakarta masih menggunakan air tanah. Sehingga menyebabkan penurunan muka tanah hingga mengancam terjadinya banjir rob di sekitar pesisir Jakarta.
“Kita tahu bahwa salah satu permasalahan terjadinya land subsidence karena terlalu banyak yang mengambil air tanah sehingga permukaan tanah menurun," jelas AHY, dalam keterangan resmi Minggu (12/1/2025).
Sejalan dengan hal itu, dia mengatakan bahwa dukungan air baku yang bersumber dari Bendungan Karian diharapkan dapat mengurangi pengambilan air tanah di Jakarta.
Asal tahu saja, Bendungan Karian memiliki kapasitas tampung 314.7 juta m3 dan luas genangan maksimum sebesar 1,740 hektar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan air baku sebesar 13.900 liter per detik untuk Provinsi Jakarta sebesar 3.450 liter per detik, Jawa Barat 950 liter per detik, dan Banten sebesar 9.500 liter per detik.
Bendungan Karian juga memiliki fungsi yang tidak kalah penting yakni untuk mendukung program swasembada pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga
Di samping itu, bendungan ini menambah kebutuhan suplesi ke Daerah Irigasi (DI) Ciujung dengan luas 21.350 hektare guna meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 207% menjadi 271%.
Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan selain mendukung program ketahanan pangan dan ketahanan air, Bendungan Karian juga memiliki potensi untuk mendukung ketahanan energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 318,6 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) sebesar 1,8 MW serta sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Lebak.
"Kita juga berharap Bendungan Karian dapat membantu mengurangi risiko banjir di wilayah hilir dengan mereduksi banjir seluas 1.221 hektare," pungkas Diana.
Sekadar informasi, AHY menyebut penurunan muka tanah (land subsidence) di wilayah pesisir Jakarta mencapai satu meter per 10 tahun.
Hal itu disebut bakal mengancam hidup sekitar hampir dari 20.000 Kepala Keluarga (KK) yang dikhawatirkan bakal terdampak banjir rob.
"Ada 20.000 lebih kepala keluarga dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare. Jadi bisa dilihat teman-teman, tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana" jelasnya.
Atas dasar hal itu, dirinya mengaku bakal berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) ke depan.
Lebih lanjut, untuk terus memastikan kondisi utara Jakarta tersebut tetap aman, maka pihaknya bakal menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk merumuskan sejumlah aturan-aturan baru.
Salah satunya, AHY merencanakan pembatasan penggunaan air tanah bagi masyarakat du DKI Jakarta untuk menahan laju land subsidence.
Akan tetapi, sebelum menerapkan regulasu tersebut AHY menegaskan bahwa pemerintah bakal terlebih dahulu mengebut pembangunan infrastruktur air, salah satunya pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
"Penduduk Jakarta ini besar, padat dan tadi permukaan tanah terus menurun karena kita mengambil air dari dalam tanah," tegasnya.
