Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai bahwa Instruksi Presiden alias Inpres Nomor 1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 menjadi bukti nyata posisi Kementerian Keuangan yang kini langsung di bawah koordinasi Presiden Prabowo Subianto.
Peneliti Pusat Makeoekonomi dan Keuangan Institute for Development on Ecomonics and Finane (Indef) Riza Annisa Pujarama menyampaikan kebijakan tersebut mencerminkan bahwa komunikasi langsung dengan presiden menghasilkan perubahan yang cepat terhadap anggaran.
Dalam hal ini, Prabowo meminta bendahara negara secara langsung untuk mengakomodir program-program prioritasnya.
"Ada Inpres 1/2025. APBN kita ketat, sementara janji presiden saat kampanye masih banyak, karena ada 8 program hasil terbaik cepat. Itu jadi prirotas dalam 100 hari kerja," ungkapnya dalam Diskusi Publik 100 hari Asta Cita Ekonomi, Memuaskan?, Rabu (29/1/2025).
Riza memandang Inpres 1/2025 menjadi refleksi koordinasi langsung di bawah presiden karena efisiensi yang dihasilkan langsung mencapai Rp306,69 triliun.
Di samping itu, Riza pun masih mempertanyakan detail dan realisasi pemangkasan, apakah terhadap hal yang tidak penting atau justru berpengaruh besar terhadap ekonomi.
Baca Juga
Untuk diketahui, pemangkasan di level pemerintah pusat tersiri dari 16 poin. Terbesar terhadap alat tulis kantor (ATK) sebesar 90%, Percetakan dan Souvenir efisiensi sebesar 75,9%, serta Sewa Gedung, Kendaraan, dan Peralatan sebesar 73,3%.
Sementara Perjalanan Dinas dan Kegiatan Seremonial masing-masing dipangkas sebesar 53,9% dan 56,9%.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Big Data Indef Eko Listiyanto menyampaikan memang koordinasi langsung tersebut memangkas proses birokrasi sehingga bendahara negara dapat cepat merealisasikan keinginan presiden.
Meski eksekusi yang cepat menjadi poin positif dari perubahan koordinasi Kemenkeu, tetapi Eko melihat sisi anggaran menjadi risiko.
"Artinya ada batasan risiko di anggaran kalau semua permintaan presiden harus segera direalisasikan," ujarnya.
Eko mewanti-wanti jangan sampai solusi dari berbagai program prioritas ke depan mengorbankam segala perencanaan anggaran lainnya.
Setidaknya, pemerintah harus meningkatkan penerimaan negara untuk mengakomodir hal-hal tersebut.
"Makanya dulu kalau ditanya butuh menkeu seperti apa? Yang bisa bilang tidak, artinya realistis dengan kondisi keuangan kita," tuturnya.
