Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah India memberikan keringanan pajak sebesar 1 triliun rupee atau sekitar Rp188 triliun (asumsi kurs Rp188 per rupee) kepada konsumen kelas menengah. Insentif itu untuk menopang ekonomi yang melambat karena risiko global yang memburuk.
Dilansir dari Bloomberg, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman menyampaikan kebijakan anggaran kepada anggota parlemen di New Delhi, India pada Sabtu (1/2/2025).
Individu dengan pendapatan tahunan hingga 1,2 juta rupee (sekitar Rp225,6 juta) secara efektif akan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan. Kementerian Keuangan India menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari sebelumnya 700.000 rupee (sekitar Rp131,6 juta per tahun).
Perubahan pajak akan memengaruhi 10 juta individu, meningkatkan jumlah mereka yang tidak membayar pajak penghasilan menjadi 60 juta, atau sekitar 74% dari semua pembayar pajak.
"[Langkah tersebut akan] secara substansial mengurangi pajak kelas menengah dan menyisakan lebih banyak uang di tangan mereka, meningkatkan konsumsi rumah tangga, tabungan, dan investasi," ujar Sitharaman, dilansir dari Bloomberg pada Minggu (2/2/2025).
Sitharaman juga mengumumkan defisit anggaran yang sedikit lebih kecil untuk tahun fiskal mendatang, dengan peningkatan yang moderat dalam belanja infrastruktur.
Baca Juga
Anggaran tersebut disusun dengan latar belakang pertumbuhan ekonomi India yang paling lemah sejak pandemi Covid-19 dan meningkatnya risiko geopolitik karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengguncang perdagangan global dengan ancaman tarif yang meluas. Investor telah menarik sekitar US$600 miliar dari saham India dalam sebulan terakhir.
Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi India hanya 6,4% pada 2025—jauh di bawah pertumbuhan tahunan 8% yang dibutuhkan Perdana Menteri Narendra Modi untuk memenuhi tujuan ekonominya yang ambisius untuk menjadikan India sebagai negara maju pada tahun 2047.
Perekonomian India diperkirakan akan tumbuh 6,3%—6,8% pada 2026.
Meskipun terjadi kehilangan pendapatan dari pemotongan pajak, Sitharaman masih berhasil menargetkan defisit anggaran yang lebih rendah pada tahun mendatang sebesar 4,4% terhadap produk domestik bruto (PDB), sedikit di bawah 4,5% yang diperkirakan sebelumnya.
Peningkatan transfer dari bank sentral dan lembaga keuangan milik pemerintah sebagian akan membantu mengimbangi penurunan pendapatan pajak. Defisit akan didanai melalui penjualan obligasi yang sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan sebesar 14,82 triliun rupee (sekitar Rp2.786 triliun).
Di sisi belanja, pemerintah kurang membelanjakan belanja modalnya tahun ini, sehingga defisit anggaran lebih kecil, yaitu 4,8% terhadap PDB, dibandingkan dengan estimasi sebelumnya sebesar 4,9%. Belanja modal diproyeksikan tumbuh 10% menjadi 11,2 triliun rupee pada tahun fiskal mendatang.
"Upaya kami adalah menjaga defisit fiskal setiap tahun sehingga utang pemerintah pusat tetap pada jalur penurunan sebagai persentase dari PDB," katanya, memproyeksikan utang sebesar 50% dari PDB pada Maret 2031.
Mengekang defisit fiskal dan utang pemerintah akan menjadi kunci untuk meningkatkan peringkat kredit India, yang saat ini berada pada level terendah untuk investasi. Moody’s Ratings mengatakan pada Sabtu (1/2/2025) bahwa rencana fiskal yang diuraikan oleh Menteri Keuangan India belum menjamin perubahan peringkat kredit.
