Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut bakal mengirim surat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar anggaran untuk instansinya tak dipangkas.
Dia menyebut bahwa anggaran untuk IKN justru bakal ditambah sesuai dengan keputusan hasil rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun.
Mengingat, penghematan imbas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD/APBD 2025 dibuat sebelum adanya keputusan Ratas yang digelar pada Selasa (21/1/2025) lalu.
Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto beserta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/2/2025)
"Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat dengan Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden, Rp6,3 triliun plus Rp8,1 triliun," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/2/2025).
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa OIKN awalnya mendapatkan alokasi pagu anggarannya mencapai Rp6,3 triliun.
Baca Juga
Namun, usai melakukan rapat untuk memulai pekerjaan proyek infrastruktur untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN maka terdapat mufakat bahwa dibutuhkan anggaran sebesar Rp8,1 triliun.
"Nah itu besok akan segera kami kirim surat ke bu Menteri Keuangan sesuai arahan bapak preside pada sore hari ini," ucapnya.
Menurutnya dalam rapat itu juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setuju dengan hal ini. Dia mengaku mendapat jawaban dari Prasetyo bahwa anggaran untuk OIKN itu akan disesuaikan.
"Kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa agar segera disesuaikan," imbuhnya.
Untuk diketahui dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo yang digelar pada (21/1/2025) lalu, diputuskan anggaran untuk IKN mencapai Rp48 Triliun untuk 5 tahun mendatang. Untuk membangun infrastruktur lembaga legislatif dan yudikatif.
Basuki yang ikut dalam rapat itu mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menyetujui usulan itu. Sehingga OIKN mengusulkan menambah anggaran Rp8,1 triliun untuk mendukung pembangunan itu di tahun pertama.
Tak lama setelah itu, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Adapun perinciannya, terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
Adapun, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terbit pada 22 Januari 2025 membuat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) turut mengalami efisiensi anggaran terbesar, yakni mencapai Rp4,81 triliun atau 75,2% dari pagu anggaran Rp6,39 triliun.
Oleh sebab itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono akan bersurat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani agar anggaran pembangunan IKN tetap sesuai yang disepakati yakni Rp14,4 triliun di tahun 2025. Sehingga anggaran kembali menyesuaikan menjadi Rp6,3 triliun ditambah Rp 8,1 triliun.
“Saya kira kalau menurut persetujuan Pak Presiden, ya itu. Nanti surat kami akan saya tembuskan ke Pak Mensesneg, nanti beliau juga ikut mereviu. Yang jelas sesuai dengan surat kami nanti, sesuai dengan notulen rapat ratas 21 Januari ini. Ini notulennya baru disiapkan oleh bapak Seskab [Teddy],” pungkas Basuki.
