Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak terdampak imbas pemangkasan anggaran hingga 60%.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pemangkasan anggaran Bapanas hingga 60% menyisakan sekitar Rp191 miliar. Asal tahu saja, anggaran Bapanas untuk 2025 dipatok sebesar Rp329,9 miliar.
Kendati demikian, dia menegaskan bahwa gaji karyawan tetaplah aman dan tidak terdampak atas pemangkasan anggaran ini.
“Oh, enggak [gaji ASN]. Kalau gaji tetap. Gaji enggak ada dipotong. Gaji baik itu PPPK maupun ASN itu enggak ada yang dipotong. Jadi kita enggak ada pengaruh untuk income-nya karyawan,” kata Arief seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Arief juga menjelaskan bahwasanya pemangkasan anggaran terjadi di beberapa kementerian/lembaga untuk mendukung program prioritas lain.
“Badan Pangan tentunya sangat memahami kondisi hari ini sehingga ada prioritas-prioritas di tempat lain yang lebih baik. Jadi prioritas di Badan Pangan kita adjust, termasuk perjalanan dinas dan lain-lain,” tuturnya.
Baca Juga
Alhasil, Arief menekankan bahwa pemangkasan anggaran hingga 60% ini hanya berdampak pada perjalanan dinas, rapat, konsumsi, hingga seremonial. Meski begitu, Arief menyampaikan bahwa Bapanas tetap menjaga fasilitasi distribusi pangan seperti pasar murah untuk stabilisasi.
Dia menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran ini akan dialihkan agar Perum Bulog fokus menyerap gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras pada 2025.
“Fokusnya kemarin pemindahan yang Rp16,6 triliun ke Bulog, supaya Bulog itu punya cash di depan. Kan bagus supaya bisa nyerap [gabah dan beras],” terangnya.
Terlebih, Arief menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan instruksi untuk melakukan efisiensi dalam hal perjalanan dinas hingga perayaan seremonial.
“Kan Presiden sudah sampaikan, ya, kita dukung lah, jangan selalu melihat dari negatifnya terus, lihat dari positifnya. Anggaran ini dipakai untuk kepentingan yang lebih besar. Makan bergizi gratis mungkin, atau penyerapan Bulog, petani,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melalui surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025 mencantumkan 16 item yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per kementerian/lembaga.
Adapun, alat tulis kantor (ATK) menjadi item belanja yang mengalami efisiensi paling besar atau 90%, diikuti percetakan dan souvenir 75,9% hingga kegiatan seremonial dipangkas 56,9%.
Alhasil, setiap kementerian/lembaga harus melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan Kemenkeu dalam lampiran surat nomor S-37/MK.02/2025 itu.
Namun, kebijakan ini tak berlaku untuk seluruh kementerian/lembaga. Pasalnya, anggaran beberapa kementerian/lembaga seperti Kementerian Pertahanan (Kemhan), Polri, hingga MPR dan DPR justru tak dipangkas. Secara terperinci, sebanyak 17 kementerian/lembaga lolos dari kebijakan ini.
Kementerian/lembaga tersebut di antaranya BPK, MA, Kejaksaan RI, Kemenhan, Polri, BPKP, Bendahara Umum Negara, MPR, DPR, BIN, MK, PPATK, MK, KPK, BGN, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Kemenekraf.
