Bisnis.com, JAKARTA --- Pengamat menilai pemangkasan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp1,65 triliun atau 42,4% tahun ini berpotensi berimbas pada kinerja kementerian.
Adapun dengan pemotongan tersebut, pagu anggaran Kementerian ESDM 2025 tinggal tersisa Rp2,25 triliun, dari sebelumnya Rp3,91 triliun.
Analis Energi Institute of Energy Economics and Financial Analysis (IEFA) Putra Adhiguna berpendapat sebagian program infrastruktur terkait masyarakat sangat mungkin akan terpengaruh dengan pemangkasan tersebut. Apalagi, pagu yang sebelumnya sekitar Rp3,9 triliun sudah tergolong rendah.
"Kapasitas untuk mendukung berbagai tugas pengawasan dan perencanaan akan sangat mungkin terpengaruh," kata Putra kepada Bisnis, Kamis (13/2/2025).
Dia juga menuturkan bahwa pemangkasan terbesar terjadi pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Direktorat Jenderal EBTKE.
Perinciannya, anggaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipotong Rp355 miliar dari Rp457,9 miliar menjadi Rp102 miliar. Sementara, anggaran Direktorat Jenderal EBTKE dipotong Rp318,6 miliar dari Rp566,9 miliar menjadi Rp248,3 miliar.
Menurut Putra, pemangkasan terbesar pada kedua Direktorat Jenderal tersebut imbasnya sangat besar.
"Hal ini terlebih penting mengingat realisasi investasi ketenagalistrikan dan EBT masih cukup stagnan bahkan ada yang menurun, sementara dunia tengah lanjut bergerak untuk menarik investasi transisi energi," tuturnya.
Oleh karena itu, Putra mengingatkan pemerintah untuk mengevaluasi seberapa serius dampak pemangkasan anggaran terhadap dukungan untuk target ketahanan energi bagi Kementerian ESDM. Apalagi, kementerian yang dipimpin Bahlil Lahadalia itu turut menyumbang pendapatan negara bukan pajak (PNBP) hampir Rp270 triliun tahun lalu.
Selain itu, Putra juga mengingatkan agar pemangkasan anggaran tak menghambat investasi masuk ke sektor ESDM. Di sisi lain, Kementerian ESDM juga perlu bekerja sama dengan lembaga lain dan institusi internasional untuk dukungan anggaran.
"Swasembada energi harus fokus pada peralihan ke lebih banyak penggunaan listrik utama memangkas penggunaan BBM. Perlu kejelasan dan kepastian bahwa anggaran Gatrik [Ditjen Ketenagalistrikan] tidak menghambat investasi masuk," kata Putra.
Pemangkasan pagu anggaran Kementerian ESDM tahun ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, pemangkasan anggaran sebesar Rp1,65 triliun itu meliputi belanja sumber dana rupiah murni (RM) sebesar Rp1,3 triliun, belanja yang bersumber PNBP sebesar Rp139 miliar, belanja belanja layanan umum (BLU) Rp216 miliar.
Meski ada pemotongan anggaran, Yuliot memastikan program elektrifikasi bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tetap dilaksanakan pada tahun ini.
Program elektrifikasi itu di antaranya, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sebanyak empat unit dengan nilai Rp25,2 miliar. Lalu, pembangunan sembilan unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan nilai Rp2 miliar dan empat kegiatan untuk PLTMH senilai Rp2,08 miliar.
Baca Juga
Yuliot menyebut, semua proyek di atas dilakukan dengan skema multiyears contract. Selain itu, masih ada pengajuan revisi top up anggaran dari PNBP penjualan hasil tambang (PHT) untuk pembangunan proyek Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II maupun Dumai-Sei Mangkei (Dusem).
"Masih terdapat kegiatan dalam proses pengajuan revisi top-up anggaran dari sumber dana PNBP PHT Minerba senilai Rp4,24 triliun yaitu untuk pembangunan pipa gas bumi Cisem Tahap II sebesar Rp1,79 trilliun dan Dusem sebesar Rp2,43 miliar dengan skema multi-years," ucap Yuliot.
