Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom meyakini kepercayaan publik terutama dunia usaha semakin terkikis apabila Kementerian Keuangan kurang transparan memberi informasi terkait pengelolaan keuangan negara.
Pada bulan lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak menggelar konferensi pers APBN Kita, padahal biasanya publikasi bulanan terkait pengelolaan fiskal oleh negara digelar secara rutin. APBN Kita berisi paparan kondisi penerimaan negara, data belanja negara atau penggunaan uang rakyat oleh pemerintah, hingga penjelasan berbagai isu terkini yang terkait APBN.
Tidak hanya konferensi persnya, bahkan Kemenkeu belum mengunggah dokumen APBN Kita edisi Januari 2025 (kaleidoskop 2024) dan edisi Februari 2024 (realisasi pengelolaan fiskal Januari 2024) di situs resminya.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menyayangkan kurangnya transparansi dari Kemenkeu.
Apalagi, sambungnya, belakangan sedang terjadi gejolak ekonomi-politik yang meningkatkan kekhawatiran publik terhadap pengelolaan fiskal seperti adanya pemangkasan anggaran hingga potensi turunnya penerimaan negara akibat implementasi Coretax yang bermasalah.
"Proses penganggaran di Kementerian Keuangan banyak sekali yang sifatnya spekulatif dan tidak memenuhi standar akuntabilitas yang baik sehingga respons pasar yang kita tahu beberapa waktu terakhir juga tidak cukup baik," jelas Media kepada Bisnis, Senin (3/3/2025).
Baca Juga
Memang, selama pekan lalu, Bank Indonesia melaporkan adanya modal asing senilai Rp10,33 triliun keluar dari pasar keuangan Tanah Air. Investor asing tercatat jual neto senilai Rp7,31 triliun di pasar saham, Rp1,24 triliun di pasar Surat Berharga Negara, dan Rp1,78 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia.
Oleh sebab itu, Media mendorong pemerintah terutama Kemenkeu memberikan kepastian kepada publik dan pelaku usaha, termasuk investor. Dia mencontohkan, Kemenkeu perlu lebih konsisten menyampaikan informasi kepada publik terkait pengelolaan keuangan negara.
"Karena yang saya khawatirkan sekarang dunia usaha dalam posisi penuh ketidakpastian dan ketidakjelasan soal bagaimana proses kebijakan dibangun hari ini berkaitan dengan fiskal," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro menyatakan bahwa konferensi pers APBN Kita edisi Februari 2024 tidak terselenggara karena jadwal para petinggi Kemenkeu yang padat.
"Tunggu saja, ya," ujar Deni kepada Bisnis, pekan lalu.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga tidak memberikan jawaban yang jelas ketika ditanya kapan pelaksanaan konferensi pers APBN Kita dalam sebuah acara pada Rabu (26/2/2025).
"Oh, itu. Ya, ya, ya, sip," ujar Suahasil.
