Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada akhirnya memutuskan untuk melaksanakan konferensi pers APBN KiTa besok, Kamis (13/3/2025). Transparansi data terakhir dilakukan pada 6 Januari 2025.
Hal tersebut sebagaiamana bunyi undangan yang dibagikan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan pada pukul 13.59 WIB tadi.
“Bersama ini kami mengundang rekan-rekan [media] untuk hadir dan meliput Konferensi Pers APBN KiTa yang akan diselenggarakan pada Kamis, 13 Maret 2025, Pukul 10.00 WIB s.d. selesai,” dikutip dari undangan tersebut.
Nantinya, Sri Mulyani akan melaporkan realiasasi pendapatan, belanja, defisit/surplus, serta pembiayaan yang telah dilakukan pemerintah sepanjang dua bulan pertama tahun ini.
Tidak sendiri, Sri Mulyani akan didampingi para wakil menteri keuangan, yakni Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu, serta para pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
Kemarin, Kementerian Keuangan baru saja kembali buka suara soal jadwal konferensi pers APBN KiTa. Awalnya agenda dijadwalkan pertengahan pekan ini, tetapi rencananya jadi diundur ke pekan depan.
Baca Juga
Pada akhirnya, jadwal tersebut dimajukan pada besok, Kamis (13/3/2025).
Satu hal yang pasti, Dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025 (realisasi Januari 2025) sempat muncul di situs resmi Kemenkeu pada Rabu (12/3/2025) pagi.
Sayangnya, ketika Bisnis memeriksanya lagi pada pukul 15.08 WIB, dokumen itu sudah tidak tersedia.
Dalam dokumen tersebut tercantum realisasi belanja senilai Rp180,77 triliun dan pendapatan senilai Rp115,18 triliun, sehingga defisit senilai Rp23,45 triliun.
Secara perinci, penerimaan perpajakan mencapai Rp115,18 triliun atau 4,62% dari target atau anjlok 34,48% dari periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY).
Sementara Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp26,29 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat telah masuk senilai Rp42,13 triliun. Kemudian Penerimaan Hibah senilai Rp9,8 miliar.
Melihat dari sisi belanja, Sri Mulyani tercatat telah menggelontorkan Rp86,04 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp94,73 triliun melalui Transfer ke Daerah (TKD).
Kenapa Data APBN KiTa Penting Dibuka kepada Publik?
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai data-data fiskal dalam APBN KiTa menjadi penting bagi investor karena akan menjadi pertimbangan investor sebelum menyerap Surat Berharga Negara (SBN).
“Ini sangat penting, karena akan menentukan ekspektasi investor terkait penerbitan SBN di tahun ini,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025).
Maklum, realisasi APBN termasuk di dalamnya penyaluran belanja yang juga bersumber dari penerbitan SBN.
Dilansir dari Bloomberg, Kamis (6/3/2025), penundaan yang tidak biasa dalam pelaporan data anggaran bulanan Indonesia membuat para investor mempertanyakan kondisi keuangan pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan perombakan radikal atas rencana-rencana pengeluaran dan pendapatan untuk mendorong pertumbuhan.
Ekonom Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) Lavanya Venkateswaran menyampaikan bahwa para investor sedang menunggu data terbaru untuk mengukur dampak dari langkah-langkah fiskal baru-baru ini dengan lebih baik.
Kurangnya informasi mengenai kondisi fiskal terbaru dapat mempengaruhi sentimen investor.
Pakar strategi pendapatan tetap dan makro di PT Mega Capital Lionel Priyadi menyampaikan tanpa informasi itu, imbal hasil obligasi tidak dapat mengikuti reli bullish yang telah terjadi di pasar obligasi Amerika Serikat selama dua pekan terakhir.
“Penundaan yang berkepanjangan dapat menciptakan sentimen negatif.” Tuturnya.
Ekonom Barclays Plc. Brian Tan juga menyebut penundaan ini “tidak biasa” dan mencatat bahwa hal ini mungkin hanya mencerminkan isu-isu seputar tinjauan anggaran yang sedang berlangsung.
"Akan lebih baik jika pembaruan-pembaruan ini dilanjutkan lebih cepat daripada nanti, sebelum imajinasi para investor mulai mengembara," ujar Tan, dilansir dari Bloomberg.
