Bisnis.com, JAKARTA — Penundaan kebijakan tarif timbal balik Amerika Serikat (AS) diyakini memberi keuntungan bagi ekspor Indonesia. Pemerintah harus sigap
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan kesempatan Indonesia untuk mengirim barang ke AS terbuka selama 90 hari ke depan, yang diharapkan dapat menjaga kinerja ekspor Tanah Air.
“Kesempatan untuk mengirim barang selama penundaan reciprocal tariff,” kata Benny kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).
Menurut Benny, penundaan kebijakan tarif tinggi akan menguntungkan Indonesia. Salah satu keuntungan untuk Indonesia adalah bisa lakukan pengiriman barang dengan tarif 10% terhadap harga cost and freight (CNF) atau eksportir menanggung biaya transportasi barang cargo sampai ke pelabuhan tujuan.
Meski demikian, Benny juga menyebut pemerintah harus tetap mengantisipasi penundaan kebijakan tarif tinggi Trump pasca 90 hari ke depan.
“Kita harus antisipasi setelah 90 hari, berapa kira-kira tarif yang dikenakan [AS] kepada Indonesia,” jelasnya.
Baca Juga
Sementara itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai pemerintah Indonesia harus memanfaatkan momentum penundaan tarif ini untuk menyesuaikan kembali skema negosiasi.
“Penundaan [tarif tinggi] ini bisa dibaca sebagai jendela waktu untuk memperkuat posisi tawar, terutama dalam kerangka kerja sama perdagangan dan investasi yang lebih seimbang dengan AS,” kata Andry kepada Bisnis.
Andry menuturkan bahwa pemerintah harus bisa memanfaatkan situasi ini untuk mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan (trade agreement) yang sempat tertunda, termasuk memperbesar impor dari AS.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus mendorong relaksasi hambatan non-tarif untuk produk ekspor unggulan Indonesia. Di sisi lain, pemerintah harus tetap memperkuat diversifikasi pasar.
“Indonesia juga harus tetap memperkuat diversifikasi pasar ekspor dan investasi, mengingat ketidakpastian global masih sangat tinggi,” tandasnya.
Wanti-wanti
Andry juga mengingatkan agar pemerintah serius melobi AS. Jika Trump tetap mengenakan tarif resiprokal 32% terhadap Indonesia, maka pertumbuhan ekonomi Tanah Air akan negatif tahun ini.
“Berdasarkan kajian Indef, dengan perhitungan kami melalui simulasi resiprokal tarif ini, dia berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Indonesia di berbagai negara mitra dagang,” kata Andry
Menurut Andry, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berdampak sebesar -0,05% dari kebijakan ini.
“Indonesia sendiri dalam hal ini kemungkinan besar akan terdampak, tetapi memang untuk pada pertumbuhan ekonomi dampaknya -0,05% jadi kalau dari sisi ekspor Indonesia memang tidak begitu bergantung,” ujarnya.
Terlebih, lanjut dia, Andry menuturkan bahwa kebijakan tarif resiprokal dari Donald Trump juga dirasakan semua negara.
“Jadi kita bisa melihat kemungkinan besar tidak ada trade diversions yang cukup masif, berbeda dengan perang dagang di fase pertama 2018,” tuturnya.
Di samping itu, Andry juga menyebut ada kemungkinan besar kinerja ekspor Indonesia pada tahun ini akan terperosok dengan adanya kebijakan tarif Trump.
“Berdasarkan simulasi ini, kami melihat dalam tahun ini kita akan mengalami penurunan yang cukup tajam untuk ekspor, jadi kita dengan penurunan sampai -2,83%, menurut saya kita nggak boleh menganggap remeh,” ungkapnya.
Lebih lanjut, menurut Andry, dampak dari kebijakan tarif resiprokal akan mulai terasa pada kuartal II hingga III ke depan.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mendorong beberapa kesepakatan dengan beberapa negara Asean terkait kebijakan tarif Trump, termasuk dengan para Menteri Perdagangan.
“Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10 [April], Pak Mendag [Budi Santoso] mungkin akan hadir di sana. Di mana, Asean akan mengutamakan negosiasi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers.
Airlangga menyatakan bahwa negara di kawasan Asean tidak mengambil langkah retaliasi terhadap pengenaan tarif AS, melainkan Indonesia dan Malaysia akan mendorong Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (TIFA).
“Karena kita TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA,” pungkasnya.
