Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kian menipis.
Sejalan dengan hal itu, Maruarar yang akrab disapa Ara ini mengaku bakal kembali melakukan diskusi dengan Bank Indonesia (BI) guna membahas kelanjutan pencairan insentif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) untuk sektor perumahan.
“Itu [kuota FLPP] sudah hampir habis 220.000 itu. Jadi kita akan perjuangkan lagi dari kebijakan BI dan negara,” kata Maruarar saat ditemui di Wisma Mandiri 2, Senin (14/4/2025).
Ara menjelaskan, total kuota FLPP yang dianggarkan pada tahun ini sebanyak 220.000 unit sudah semakin menipis usai dirinya menetapkan kebijakan segmentasi dalam penyalurannya.
Saat ini, kuota FLPP itu sebanyak 20.000 unit telah disiapkan untuk disalurkan kepada petani, 20.000 unit untuk nelayan, dan 20.000 unit untuk buruh.
Kemudian, guru bakal mendapat alokasi kuota FLPP sebanyak 20.000 unit, tenaga migran sebanyak 20.000 dan tenaga kesehatan hingga bidan sebanyak 30.000 unit rumah.
Baca Juga
“Wartawan 1.000 (rumah), kemudian TNI Angkatan Darat 4.500 (rumah), ojek (online) dan sebagainya,” tegasnya.
Sejalan dengan hal itu, dia berharap kebijakan insentif KLM yang sebelumnya disebut BI akan digulirkan sebesar Rp80 triliun untuk dapat segera direalisasikan.
Hal itu dilakukan guna mendukung penyaluran rumah layak bagi masyarakat yang merupakan bagian dari program 3 juta rumah.
“Mudah-mudahan kita bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, supaya kita bisa meluncurkan, melanjutkan dan memperbesar, memperbanyak program rumah bersubsidi yang sangat diminati,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal mengguyur insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025) malam.
