Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Sekolah Rakyat yang bakal beroperasi selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Adapun, keputusan pembentukan Satgas Sekolah Rakyat itu sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kepmen PU) Nomor 446/KPTS/M/2025.
"Membentuk Satuan Tugas Pembangunan Sekolah Rakyat yang selanjutnya disebut Satgas Sekolah Rakyat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri," demikian bunyi keputusan pertama beleid tersebut, dikutip Selasa (39/4/3025).
Adapun, Kepmen PU Nomor 446/KPTS/M/2025 itu telah resmi berlaku sejak diundangkan pada 11 April 2025.
Beleid itu juga memutuskan susunan Satgas yang terdiri dari Pengarah, Ketua Satgas, Sekretaris, Tim Pelaksana Dukungan, serta Tim Sekretariat.
Nantinya, pengarah bertugas untuk memberikan pengarahan terkait kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan program yang diperlukan dalam pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.
Baca Juga
Sementara itu, Ketua Satgas bertugas untuk melaksanakan arahan Pengarah hingga menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.
Satgas Sekolah Rakyat ini akan bertugas selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, atau tepatnya hingga 2029.
"Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ada pencabutan atau paling lambat pada tanggal 31 Desember 2029," bunyi aturan tersebut.
Berikut susunan pengurus Satgas Sekolah Rakyat:
- Pengarah: Dody Hanggodo (Menteri PU)
- Pengarah: Diana Kusumastuti (Wamen PU)
- Ketua Satgas: Maulidya Indah Junica (Dirjen Sarana dan Prasarana Strategis)
- Sekretaris Satgas: Essy Asiah (Sekretaris Ditjen Sarana dan Prasarana Strategis)
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mengalokasikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat.
Perintah tersebut ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dalam Diktum Kedua Inpres tersebut, Prabowo mengatur tiga strategi kebijakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.
Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Dalam pelaksanaan tiga strategi kebijakan tersebut, Prabowo menginstruksikan 45 pimpinan kementerian/lembaga (K/L) beserta para kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Khusus untuk Sri Mulyani, Prabowo memberi tugas terkait penyediaan dana seperti yang diatur dalam Diktum Keempat Poin 25 Inpres 8/2025:
Menteri Keuangan untuk:
a. menyiapkan alokasi anggaran dan sinergi pendanaan dalam optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk program sekolah rakyat, sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. memberikan dukungan yang dapat dilakukan melalui insentif kepada daerah yang berkinerja baik dalam penurunan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
Dalam Diktum Kelima, dijelaskan pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrem bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Inpres tersebut ditandatangani Prabowo pada 27 Maret 2025 dan mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan hingga 31 Desember 2029.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengingatkan bahwa pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp306 triliun. Menurutnya, hasil efisiensi tersebut akan dialokasikan ke sejumlah program unggulan Presiden Prabowo seperti sekolah rakyat.
"Itu dialokasikan untuk program prioritas seperti MBG, lalu menyangkut energi seperti jaringan energi, saluran gas, sekolah yang diperbaiki, kita juga mendukung berbagai macam pemeriksaan kesehatan gratis, kita buat sekolah rakyat untuk masyarakat miskin, kita mendukung ketahanan pangan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (13/3/2025).
