Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan penyebab terjadinya potensi defisit gas untuk beberapa tahun ke depan.
Hal tersebut disampaikan saat Bahlil melakukan kunjungan lapangan ke Pertamina Hulu Mahakam dan Eni Indonesia di Senipah, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (30/4/2025).
Menurutnya, defisit gas terjadi lantaran meningkatnya konsumsi dalam negeri karena kurangnya perhitungan kebutuhan. Kendati demikian, Bahlil menyebut setelah dilakukan reviu, seharusnya produksi gas untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri masih akan terjaga. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa tidak akan ada impor gas.
"Sampai dengan hari ini tidak ada impor gas, dan kami berusaha maksimal untuk tidak ada impor gas," kata Bahlil seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (1/5/2025).
Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menuturkan, pada 2026 dan 2027, diperkirakan lifting gas akan meningkat. Oleh karena itu, pada 2026, sebisa mungkin tidak ada impor gas, kecuali bila terdapat situasi mendesak.
"Terkecuali sudah sangat emergency banget, kita harus yakin bahwa yang dihasilkan dari dalam negeri bisa memenuhi dalam negeri kita," katanya.
Di samping itu, Bahlil menyebut, pihaknya tidak akan melakukan revisi terhadap target produksi minyak dan gas bumi (migas), 1 juta barel per hari (bopd) pada 2030.
Menurut Bahlil, meski tidak rasional, dirinya meyakini target tersebut bisa tercapai dan sudah sesuai dengan masterplan produksi migas nasional.
"Kita diperintahkan bapak presiden target kita harus 900.000 – 1 juta barel, maka sebagai prajurit, sebagai pembantu jangan menyerah sebelum bertarung," ucap Bahlil.
Sebelumnya, Direktur Utama PT PGN (Persero) Tbk. Arief S Handoko mengingatkan potensi kekurangan pasokan gas di wilayah Jawa Barat hingga Sumatra bagian utara mulai 2025 sampai 2035 mendatang.
Dia menyebut, penurunan pasokan itu akan terjadi lebih dalam mulai 2028. Ini khususnya untuk wilayah Sumatra Utara. Wilayah ini bisa kekurangan gas hingga 96 juta kaki kubik standar per hari (MMscfd).
“Kalau kita lihat dari 2025 sampai 2035 cenderung short gas di Sumatra bagian utara dan tengah ini turun sejak di 2028. Jadi kalau kita lihat sejak 2028 ke 2035 shortage sampai ke 96 MMscfd,” ungkap Arief dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Senin (28/4/2025).
Arief juga mengungkapkan bahwa kondisi kekurangan pasokan gas bakal merambah ke wilayah lain mulai 2035, seperti Sumatra bagian selatan dan tengah hingga Jawa bagian barat serta Lampung.
"Profil gas balance PGN periode 2025 sampai 2035 mengalami tren penurunan. Di sini yang akan sedikit lebih mengkhawatirkan di mana sejak 2025 short dari gas balance kita, dari 2025 sampai ke 2035 itu shortage-nya semakin membesar sampai minus 513 [MMscfd]," jelas Arief.
Menurut dia, penurunan pasokan gas itu terjadi lantaran penurunan produksi blok migas secara alami dan belum ditemukannya sumber gas baru.
"Ini dipengaruhi atau disebabkan utamanya karena penurunan natural atau natural declining dari pemasok yang belum dapat diimbangi dengan temuan cadangan dan produksi dari lapangan gas bumi baru," katanya.
Lebih terperinci, berdasarkan paparan PGN, kekurangan gas wilayah Jawa Barat hingga Sumatra bagian utara akan terjadi mulai 2025-2035. Berikut data kekurangan gas hingga 2035:
| Tahun |
Kekurangan gas (MMscfd) |
| 2025 | 177 |
| 2026 | 239 |
| 2027 | 369 |
| 2028 | 390 |
| 2029 | 259 |
| 2030 | 349 |
| 2031 | 465 |
| 2032 | 516 |
| 2033 | 524 |
| 2034 | 534 |
| 2035 | 513 |
Baca Juga
