Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan Perjanjian Dagang Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan rampung pada semester I/2025.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pihaknya terus mengejar penyelesaian negosiasi IEU—CEPA agar rampung dalam waktu dekat. Dia juga mengeklaim perkembangan perjanjian IEU—CEPA telah berjalan baik.
Adapun, negosiasi perjanjian IEU—CEPA itu telah berjalan lebih dari 9 tahun.
“IEU-CEPA sebenarnya target kita semester I [2025]. Mudah-mudahan cepat ya, karena sebenarnya perkembangannya sudah bagus, jadi mudah-mudahan semester I bisa selesai. Kita kejar terus, ya,” ujar Budi saat ditemui di Puncak Harkonas 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (18/5/2025).
Sebelumnya, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen mengatakan salah satu isu penting yang masih harus diselesaikan pada IEU—CEPA adalah berkaitan dengan hambatan non tarif (non-tariff barrier).
Hal itu mencakup proses birokrasi dan kerangka hukum terkait yang memberikan kemudahan bagi negara-negara Uni Eropa untuk menanamkan modalnya.
Baca Juga
“Setelah hambatan non-tarif ini dihapus dan Uni Eropa telah mengkonfirmasi kesediaannya untuk menurunkan tarif tertentu, maka I-EU CEPA dapat diselesaikan,” kata Gerritsen dalam Media Visit di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta pada Kamis (24/4/2025).
Dalam catatan Bisnis, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan Indonesia perlu melakukan diversifikasi pasar dalam mengekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk ke pasar Uni Eropa.
Eddy juga menyebut pemerintah akan mempercepat perjanjian IEU—CEPA dalam waktu 1–2 bulan ke depan. “Kalau dari rapat tadi, sepertinya nggak lama lagi. Mungkin waktu hitungan —2 bulan, atau 2 bulan paling lama sepertinya. Karena tadi sepertinya udah serius sekali untuk mempercepat itu [IEU—CEPA],” kata Eddy saat dihubungi Bisnis, Senin (7/4/2025).
Menurut dia, dengan adanya perjanjian IEU-CEPA, maka Indonesia akan memiliki diversifikasi pasar, khususnya jika terjadi penurunan ekspor CPO dan turunannya di AS. Terlebih, pangsa pasar ekspor CPO Indonesia di AS mencapai 89%.
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai pemerintah perlu memperluas pasar hingga ke Uni Eropa dan merampungkan perjanjian IEU—CEPA.
“Selain tentunya mencoba membuka pasar baru di Afrika dan memperluas pasar di EU [Uni Eropa]. Dalam konteks ini IEU—CEPA perlu segera dituntaskan,” kata Wijayanto kepada Bisnis.
Samirin juga menyebut CPO akan paling terdampak. Sebab, negara seperti Malaysia yang juga penghasil CPO mendapatkan tarif resiprokal yang lebih rendah dari Indonesia.
“Malaysia terkena TRT [Trump Reciprocal Tariff] 24%, sementara Indonesia mencapai 32%. 8% adalah selisih harga yang sangat signifikan,” pungkasnya.
