Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memproyeksikan terdapat 280.000 korban pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun ini. Adapun langkah yang disiapkan untuk menyerap warga Indonesia yang kehilangan lapangan kerja adalah dengan mengoptimalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut bahwa Program MBG berpotensi membuka hingga 90.000 lapangan kerja, terutama bagi sarjana lulusan baru. BGN memperkirakan dengan adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan dibentuk, dibutuhkan 30.000 kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang masing-masing membutuhkan 3 lulusan sarjana.
Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, meski Kemnaker belum dapat memperkirakan berapa banyak kasus PHK di 2025, pemerintah terus melakukan sejumlah upaya agar angkatan kerja yang ada dapat terserap di pasar kerja. Data 280.000 korban PHK hanya estimasi sementara BPJS Ketenagakerjaan.
Dia mengatakan, pemerintah sejauh ini telah memiliki program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan swasembada pangan yang dinilai dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Selain itu, Kemnaker juga menggelar Job Fair 2025 pada 22-23 Mei 2025 dengan menawarkan sekitar 53.000 lowongan kerja. Langkah serupa juga dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan di setiap provinsi.
“Insyaallah kita tetap optimistis ya,” ujarnya.
Baca Juga
Di sisi lain, untuk meningkatkan kemampuan calon tenaga kerja, Kemnaker dalam waktu dekat akan meluncurkan program magang nasional yang ditujukan untuk generasi muda di Indonesia.
Program ini merupakan kolaborasi antara Kemnaker dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Melalui program tersebut, Yassierli menyebut pemerintah akan menyiapkan dua skill program yang diharapkan dapat bermanfaat di masa depan.
Skill pertama yakni berkaitan dengan smart operation dan kedua adalah digital creative. Dia mengharapkan, skill set tersebut cocok dengan generasi muda sehingga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan karirnya.
“Itulah sebenarnya menjadi satu solusi yang terintegrasi buat teman-teman Gen Z,” ujarnya
Anggaran Tambahan
Di sisi lain, pemerintah terus membenahi program MBG, terutama dari sisi pengawasan. Pemerintah berencana mengoptimalkan perang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi program MBG.
BPOM meminta tambahan anggaran senilai Rp2,69 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan tambahan dana jumbo itu telah diusulkan BPOM kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada 6 Januari 2025. Adapun, usulan ini mencakup 13 kegiatan MBG pengawalan MBG oleh BPOM.
Taruna menyebut kebutuhan anggaran ini lantaran BPOM berkontribusi melalui indikator jumlah sampel makan bergizi yang diuji sesuai standar.
“Pada 6 Januari, usulan kami tentang kontribusi kepada Menteri Keuangan. Tentu ini berbicara tentang anggaran, Badan POM berkontribusi melalui indikator jumlah sampel, dan kami juga telah menjelaskan tentang kebutuhan anggaran untuk 13 kegiatan MBG,” kata Taruna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Secara terperinci, 13 usulan kegiatan tersebut di antaranya penyusunan pedoman mitigasi dan komunikasi risiko keamanan pangan, kolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) pembentukan SPPI, pelatihan bagi calon pelatih (Training of Trainers/TOT) pengajar SPPI dan pelatihan pengolah pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Peningkatan budaya keamanan pangan (konsumen), pendampingan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB), pengawasan keamanan pangan di SPPG sesuai standar, sampling dan pengujian MBG (acak), pengujian sampel kasus keracunan pangan MBG (insidentil), dan pengawasan rantai pasok dan distribusi MBG.
Kemudian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Usulan lainnya adalah pengembangan metode analisis pengujian sampel MBG, peningkatan kapasitas laboratorium pangan olahan, dan penjaminan sistem ketertelusuran peralatan pengujian.
Taruna menuturkan pada 23 Januari 2025, BPOM telah melakukan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dia menuturkan bahwa telah disepakati pelaksanaan pengawalan keamanan pangan MBG, termasuk 11 ruang lingkup MoU dan anggaran belanja tambahan (ABT).
Berikutnya, melalui Rapat Dengar Pendapat pada 12 Februari 2025, Komisi IX mendukung keterlibatan BPOM dalam pengawalan keamanan pangan program MBG dan menyetujui anggaran belanja tambahan yang diusulkan oleh BPOM.
