Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Soal Penerapan Zero Odol 2026, Kadin Sarankan Ini ke Pemerintah

Kadin Indonesia menyebut rencana penghapusan angkutan dengan muatan berlebih atau penerapan Zero Odol perlu dirumuskan secara matang
Ilustrasi truk ODOL / Dishub Kabupaten Buleleng
Ilustrasi truk ODOL / Dishub Kabupaten Buleleng

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut rencana penghapusan angkutan dengan muatan berlebih atau penerapan zero overdimension over load (Zero odol) perlu dirumuskan secara matang.

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Carmelita Hartoto menjelaskan bahwa rencana implementasi zero odol pada 2026 perlu dibarengi dengan pembentukan pedoman berupa peta jalan yang kuat.

“Hari ini juga kan ada pembicaraan di Kementerian Perhubungan yang tentunya Kementerian akan membuat roadmap, karena kita tidak bisa juga langsung semuanya jalan kalau belum ada roadmap-nya,” jelasnya saat ditemui di Palmerah, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Meski demikian, Carmelita memastikan Kadin Indonesia bakal mendukung penuh implementasi kebijakan tersebut. 

Untuk itu, dia menyarankan pada tahap awal implemetasi itu dapat dilakukan secara terbatas pada segmen industri tertentu. Hal itu dilakukan dalam rangka mengkalkulasi dampak dari kebijakan anyar tersebut.

“Misalnya dari semen atau dari air atau apa segmen dari industrinya itu akan mungkin dibikin segmented dulu, baiknya ditentukan oleh pemerintah karena kita sendiri tidak bisa menentukan,” pungkasnya.

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan implementasi zero Odol dapat dilakukan sepenuhnya pada 2026.

AHY sendiri mengatakan ODOL merupakan penyebab kedua kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka dan korban jiwa. ODOL juga merugikan dari sisi infrastruktur yaitu kerusakan ruas jalan baik jalan tol, jalan utama dan jalan lainnya.  

“Negara bahkan harus mengalokasikan kurang lebih Rp42 triliun per tahun untuk perbaikan jalan, termasuk akibat ODOL,” jelasnya.

Atas dasar hal itu, AHY mengungkap saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha sebagai bagian dari penerapan zero Odol.

“Ada pembahasan tadi, insentif dan disinsentif, yang sedang kita hitung. Supaya nanti ya efektif lah, itu harus dihadirkan juga seperti itu. Sehingga jangan sampai kita hanya mencegah tapi ada solusi,” tandasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper