Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka baru saja melaksanakan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Rabu (28/5/2025).
Dalam kunjungan itu, Gibran meninjau langsung progres konstruksi sejumlah proyek infrastruktur. Salah satunya yakni konstruksi Tol Akses IKN Segmen 5B yang mengubungkan ruas Jembatan Pulau Balang–Bandara VVIP–Simpang Riko.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa saat perkembangan kemajuan konstruksi Tol IKN Segmen 5B telah mencapai 70%.
“Jalan tol ini memiliki peran penting dalam memastikan konektivitas antarwilayah di kawasan inti dan sekitarnya,” jelas Basuki dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (29/5/2025).
Lebih lanjut, OIKN menyebut bahwa kunjungan Wapres Gibran tersebut menjadi tanda komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung operasional berjalan tepat waktu dan sesuai standar.
Di samping itu, kunjungan tersebut turut dilakukan guna memastikan kelangsungan pembangunan IKN berjalan sesuai target serta mendukung transformasi Nusantara sebagai pusat pemerintahan masa depan yang modern, cerdas, dan berkelanjutan.
Baca Juga
“Tadi Pak Wapres berkunjung ke titik-titik pembangunan bersama kami semua. Kami memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya memenuhi fungsi fisik, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Kunjungan Wapres hari ini menjadi penguat semangat kami di Otorita IKN untuk terus bekerja lebih baik dan cepat,” imbuhnya
Sebelumnya, OIKN juga sempat memastikan bahwa pengembangan IKN akan terus berlanjut. Di mana, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, proyek IKN bakal dieksekusi oleh tiga kementerian dan lembaga (k/l) secara langsung.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa tiga k/l yang bakal menjadi eksekutor pembangunan IKN itu, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Otorita IKN.
“Kami sudah kumpulkan semua para penyedia jasa [baik Kementerian PU serta PKP] dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU dan dirjennya bahwa semua anggaran [untuk IKN] sudah dibuka blokirnya pada sekitar Rp10 koma sekian triliun untuk PU melanjutkan pekerjaan-pekerjaan [di IKN],” jelas Basuki dalam konferensi pers, Rabu (23/4/2025).
Khusus untuk OIKN, Basuki menyebut telah menggenggam pencairan pagu anggaran sebesar Rp5,3 triliun untuk mendukung pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Dipa [OIKN] yang pertama sebesar Rp5,3 triliun itu sudah dibuka blokirnya semua, dan ada paket-paket pekerjaan yang sudah ditenderkan dan kita harapkan kalau mudah-mudahan bisa berhasil pengadaan barang dan jasanya, lelangnya,” kata Basuki.