Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat, Begini Progresnya

Presiden Prabowo Subianto terus mempercepat pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat. Berikut progresnya.
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengantar saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengantar saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengaku terus mempercepat pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat. Di mana, progres konstruksi tahap 1 dilaporkan mencapai 11,48%.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pada tahap 1 ini sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat telah dilakukan pengerjaan renovasi ringan hingga sedang (non-struktural).

Dalam penjelasannya, proses renovasi bangunan eksisting untuk Sekolah Rakyat Tahap I dijadwalkan rampung dan dapat mulai beroperasi pada Juli 2025.

"Tahap I maupun Tahap I-B ini di beberapa tempat bersifat sementara, karena belum menampung semua untuk SD, SMP, atau SMA, tergantung kebutuhan Pemerintah Daerah setempat. Nanti di Bulan Juli 2026, para siswa ini dipindahkan ke Sekolah Rakyat yang dibangun pada Tahap II," jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (1/6/2025).

Adapun, penanganan Sekolah Rakyat Tahap I ini terdiri dari Tahap I dan Tahap I-B dengan total 100 sekolah di seluruh Tanah Air. 

Dody menambahkan, penanganan infrastruktur Sekolah Rakyat Tahap I maupun Tahap II bersumber dari APBN dengan anggaran sekitar Rp10 triliun di Tahun 2025. Di mana, penanganan Sekolah Rakyat Tahap I meliputi pekerjaan renovasi atau rehabilitasi bangunan eksisting seperti perbaikan dinding, lantai, plafon, penyediaan air bersih dan sanitasi hingga penyediaan meubelair.

Sementara itu, penanganan pembangunan Sekolah Rakyat tahap II ditargetkan bakal selesai pada 2026.

"Kita sudah memverifikasi 224  lokasi usulan Tahap II, di mana 37 sudah disetujui, 69 belum disetujui antara lain karena sertifikat lahan belum lengkap, dan 116 tidak disetujui karena lahannya tidak sesuai ketentuan,” jelasnya.

Untuk yang tidak disetujui, Dody melanjutkan, pihaknya bakal meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengusulkan lokasi pengganti yang dinilai lebih sesuai.

Secara terperinci, berikut sebaran wilayah 63 Sekolah Rakyat tahap I yang saat ini tengah dalam tahap konstruksi.

  • Provinsi Aceh: 2 Sekolah Rakyat
  • Sumatra Utara: 3 Sekolah Rakyat 
  • Riau: 1 Sekolah Rakyat
  • Sumatra Barat: 3 Sekolah Rakyat
  • Jambi: 1 Sekolah Rakyat
  • Bengkulu: 1 Sekolah Rakyat, 
  • Sumatra Selatan: 2 Sekolah Rakyat, 
  • DKI Jakarta: 3 Sekolah Rakyat
  • Jawa Barat: 10 Sekolah Rakyat
  • Jawa Tengah: 7 Sekolah Rakyat
  • DIY: 2 Sekolah Rakyat
  • Jawa Timur: 12 Sekolah Rakyat
  • Bali: 1 Sekolah Rakyat
  • NTB: 1 Sekolah Rakyat
  • NTT: 1 Sekolah Rakyat
  • Kalimantan Selatan: 2 Sekolah Rakyat
  • Sulawesi Utara: 2 Sekolah Rakyat, 
  • Sulawesi Tengah: 1 Sekolah Rakyat
  • Sulawesi Selatan: 4 Sekolah Rakyat, 
  • Sulawesi Tenggara: 1 Sekolah Rakyat
  • Maluku Utara: 2 Sekolah Rakyat
  • Papua:  1 Sekolah Rakyat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper