Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyayangkan jerih payah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam mencari penerimaan kas negara, justru disalahgunakan oleh segelintir pihak untuk memperkaya diri sendiri.
Sejumlah pihak nekat menjual beras oplosan kepada masyarakat dan berdampak pada kerugian negara hingga Rp100 triliun setiap tahun.
Kepala Negara RI menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersusah payah mengumpulkan kas negara melalui pungutan pajak hingga bea cukai.
“Menteri Keuangan [Sri Mulyani Indrawati] kita setengah mati mencari uang, setengah mati, pajak inilah, bea cukai inilah, dan sebagainya. Ini Rp100 triliun kita rugi tiap tahun dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha [beras],” kata Prabowo dalam pidato saat meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Senin (21/7/2025).
Berdasarkan laporan yang diterima, Prabowo mengungkap telah terjadi praktik pengoplosan beras biasa yang dikemas sebagai beras premium. Harganya pun dijual melampaui harga eceran tertinggi (HET).
Alhasil, kerugian ekonomi dan masyarakat Indonesia mencapai Rp100 triliun setiap tahun dari adanya peredaran beras oplosan kemasan premium.
Baca Juga
“Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium dijual Rp5.000 di atas harga harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan. Ini adalah pidana,” tekannya.
Untuk itu, Presiden Prabowo meminta agar Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) segera mengusut tuntas dan menindak tegas oknum yang menjual beras oplosan premium.
“Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak. Ini pidana,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, mengacu temuan dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, sebanyak 212 merek beras premium dan medium ditemukan tidak sesuai mutu, harga yang melampaui HET, serta volume beras yang tak sesuai. Temuan ini mengacu pada hasil laboratorium di 10 provinsi.
Dari sana, Satuan Tugas (Satgas) Pangan telah menerima laporan Kementan secara resmi dan melakukan pengecekan dan pendataan secara langsung terhadap para pelaku usaha, terutama di pasar tradisional maupun di ritel modern.
Adapun, Mentan Amran pernah mengungkap masyarakat mengalami kerugian hingga Rp99 triliun per tahun imbas penjualan beras yang tak sesuai mutu.
“Ini sangat merugikan konsumen. Kalau dibiarkan, kerugian bisa mencapai Rp99 triliun per tahun. Karena itu, kita minta Satgas Pangan turun, dan dalam dua minggu ke depan, semua produsen dan pedagang wajib lakukan penyesuaian,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (14/7/2025).
