Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut resmi mengguyur anggaran Rp2 triliun untuk mendukung program Swasembada Garam yang ditargetkan bakal direalisasikan pada 2027.
Direktur Jenderal (Dirjen), Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara menjelaskan bahwa kucuran anggaran itu diberikan untuk mendorong percepatan intensifikasi dan ekstensifikasi tambak garam di berbagai wilayah Indonesia.
Asal tahu saja, ekstensifikasi tambak garam yaitu pengembangan produksi garam di tambak baru dengan mekanisasi. Sedangkan, intensifikasi tambak garam dilakukan dengan meningkatkan produksi garam di tambak eksisting dengan mekanisasi.
"Ini yang anggaran Rp2 triliun itu terbagi buat intensifikasi sama ekstensifikasi. Nah ekstensifikasi kita fokus di Kabupaten Rote Ndao semua," jelasnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (1/8/2025).
Selain itu, anggaran tersebut juga bakal digunakan untuk mendukung intensifikasi garam di empat lokasi di Pulau Jawa. Di antaranya Indramayu (Jawa Barat), Cirebon (Jawa Barat), Pati (Jawa Tengah), dan Rembang (Jawa Tengah).
Adapun porsinya, sebesar 70% dari anggaran atau sekitar Rp1,4 Triliun bakal digunakan untuk mendukung ekstensifikasi garam di Rote Ndao. Sementara sebesar 30% atau sekitar Rp600 miliar bakal digunakan untuk intensifikasi garam di Pantura.
Baca Juga
"Nah proporsinya kurang lebih 70-30. 70% itu semua di sana ada di Rote, 30% ada di intensifikasi," tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada garam untuk kebutuhan industri pada 2027. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
KKP sebelumnya menjelaskan bahwa garam nasional hingga 2027 diperkirakan mencapai 5,1 juta ton. Sementara, produksi garam nasional saat ini baru mencapai sekitar 3 juta ton. Sehingga terdapat gap yang cukup besar yang harus dikejar agar Indonesia dapat swasembada garam, baik untuk kebutuhan konsumsi dan industri.
Koswara menyebut, Indonesia selama ini masih impor garam untuk kebutuhan tertentu utamanya industri aneka pangan, farmasi, dan Chlor Alkali Plant (CAP). Pada 2024, dia mengungkap bahwa Indonesia mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam, baik untuk kebutuhan industri aneka pangan, CAP, maupun farmasi.
“Dengan adanya Perpres No.17/2025 ini, untuk yang industri aneka pangan dan farmasi itu tidak akan dilakukan lagi impor kecuali dalam keadaan tertentu, artinya memang benar-benar dipastikan stok yang tersedia di dalam negeri itu tidak terpenuhi. Sementara untuk CAP kita masih dimungkinkan untuk melakukan importasi sampai dengan 2027 yang kita prediksi sekitar 1,7 juta,” jelasnya dalam konferensi Pers, Rabu (11/6/2025).
