Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah pusat akan mengambil peran pemerintah daerah alias pemda dalam proses pembangunan di daerah.
Dia memastikan bahwa pembangunan akan tetap berjalan meski anggaran transfer ke daerah atau TKD berkurang besar dalam RAPBN 2026.
Sri Mulyani tidak menampik bahwa anggaran TKD turun 24,8% dari Rp864,1 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026). Kendati demikian, sebagai kompensasi, anggaran belanja pemerintah pusat yang berdampak langsung ke daerah akan semakin bertambah.
Dengan demikian, Sri Mulyani mengklaim pemangkasan anggaran TKD bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap daerah, melainkan untuk memperkuat dampak belanja pusat yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat lokal.
“Belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah didesain sinergis, menjadi satu kesatuan, utuh dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya ketika menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR terkait RAPBN 2026 dalam rapat paripurna, Kamis (21/8/2025).
Sri Mulyani menjelaskan, dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan belanja pusat sebesar Rp1.376,9 triliun untuk mendanai berbagai program prioritas yang diklaim dapat langsung dirasakan langsung oleh masyarakat daerah.
Baca Juga
Bendahara negara itu merincikan berbagai program itu mencakup pembangunan dan preservasi infrastruktur irigasi, perumahan dan akses pembiayaan perumahan, jalan dan jembatan, ketahanan pangan, revitalisasi sekolah, pembangunan kampung nelayan, hingga subsidi energi dan non-energi.
Selain itu, alokasi juga mendukung program pendidikan seperti Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, serta iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,8 juta jiwa.
Penurunan anggaran alokasi TKD, sambungnya, merupakan konsekuensi penguatan belanja kementerian/lembaga untuk mendukung program-program prioritas pemerintah pusat pada layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, hingga penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Program-program prioritas yang dilaksanakan di daerah sejatinya dinikmati juga oleh seluruh rakyat di daerah,” katanya.
Sebelumnya, mayoritas fraksi di DPR menyoroti perihal pemangkasan anggaran TKD dalam RAPBN 2026. Dari delapan fraksi, enam di antaranya mewanti-wanti pemerintah soal dampak negatif pemangkasan itu.
Salah satunya adalah Fraksi PDIP. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rio Dondokambey menyampaikan bahwa penurunan alokasi TKD sebesar 24,8% merupakan yang terbesar sepanjang sejarah APBN.
Fraksi PDIP berpandangan penurunan alokasi TKD itu akan berdampak pada melambatnya pembangunan di daerah hingga pembangunan di daerah menjadi terdistorsi.
"Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menyedikan skema pengalokasian program pembangunan di daerah yang merata di seluruh wilayah," jelas Rio dalam dokumen Pandangan Fraksi PDIP yang diserahkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (19/8/2025).
Selain itu, Fraksi PDIP mewanti-wanti potensi perlambatan pelayanan publik hingga kebijakan baru pemerintah daerah yang dapat membebani rakyat. Padahal, lanjut Rio, penguatan fiskal daerah merupakan amanat konstitusi dalam kerangka otonomi daerah.
Fraksi PDIP pun mendorong pemerintah memastikan adanya skema alokasi program dan anggaran lain yang efektif agar pembangunan di seluruh daerah tetap terjaga.
