BISNIS.COM, JAKARTA—Langkah Indonesia dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan semakin berat dan terjal, meskipun angka pertumbuhan ekonomi negara ini cukup tinggi yaitu rata-rata mencapai 6% per tahun.
Berdasarkan data dari Lembaga Penelitian SMERU, pascakrisis 1998 hingga 2012, Indonesia hanya mampu menekan angka kemiskinan rata-rata 0,55% per tahun. Padahal, sebelum krisis, negara ini dapat mengurangi jumlah penduduk miskin hingga 1,44% per tahun.
Kondisi tersebut merupakan cerminan sebuah ironi di saat berbagai pihak menilai Indonesia memiliki prospek ekonomi yang cerah seiring dengan semakin meroketnya jumlah kelas menengah di Tanah Air.
“Kendati angka pertumbuhan PDB kita cukup tinggi, dan anggaran untuk menurunkan kemiskinan mencapai 0,5% dari total PDB, yang terjadi adalah laju penurunan angka kemiskinan semakin melambat, dan ketimpangan justru semakin meningkat,” ujar Asep Suryahadi, Direktur SMERU pada Jumat (14/6/2013).
Jumlah penduduk Indonesia yang rentan jatuh ke dalam jurang kemiskinan mencapai 40% dari total penduduk. Asep menjelaskan kelompok masyarakat rentan miskin mencakup mereka yang kerap menjadi korban diskriminasi kerja seperti para penyandang cacat, penganut kepercayaan minoritas, perempuan, warga manula, imigran, anak-anak, dan sebagainya.
Adapun tantangan-tantangan dalam upaya menekan angka kemiskinan, menurut Asep, adalah semakin memburuknya kondisi multidimensi kemiskinan di wilayah pedesaan, lebarnya kesenjangan kesejahteraan, kurangnya partisipasi para pemangku kepentingan nonpemerintah, serta lemahnya manajemen penanggulangan kemiskinan dan kerentanan akibat rendahnya koordinasi dan tingginya ego sektoral.
Asep mengatakan upaya pemerintah dalam memperbaiki lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat harus mencakup skala yang luas, dan tidak hanya terbatas pada program pemberantasan kemiskinan saja.
Dia menammbahkan perlu diadakan transformasi tata usaha yang mengkombinasikan kebijakan sosial, ekonomi, dan politik untuk dapat menurunkan angka kemiskinan.
“Pengurangan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor tertentu, tetapi semua sektor. Untuk itu perlu ada kemitraan yang kuat antar lembaga, baik antarpemerintah maupun nonpemerintah,” sambungnya.
Revitalisasi Pertanian
Utusan Khusus Presiden RI untuk Penanggulangan Kemiskinan H.S. Dillon memiliki pandangan yang lebih tegas soal penurunan angka kemiskinan dan kerentanan di Indonesia. Dia menyatakan sebenarnya angka kemiskinan RI masih belum berkurang.
“Memang, jumlah penduduk yang ‘sangat miskin’ sebagaimana dipaparkan oleh DPR telah menurun, tetapi jika penduduk yang rentan miskin juga ikut diperhitungkan, sebenarnya angka kemiskinan di negara ini tidak berkurang,” tegasnya.
Dillon mengatakan kunci utama untuk menurunkan kemiskinan adalah menciptakan kesempatan kerja dan usaha. Meskipun angka pengangguran turun, lanjutnya, angka tersebut masih belum cukup signifikan untuk dijadikan indikator kesejahteraan masyarakat.
Kurangnya kesempatan kerja itulah, menunrut Dillon, yang menjadi salah satu penyebab utama mengapa banyak warga dari pedesaan yang memilih untuk menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
Oleh karena itu, Dillon menilai revitalisasi pertanian rakyat sangat penting untuk ditekankan kembali. Menurutnya, industri pertanian rakyat terbukti membuka kesempatan kerja yang sangat luas, dan dapat menjangkau hingga ke pelosok pedesaan. “[Hal itu] sudah terbukti sukses karena kita pernah menerapkannya, dan negara-negara lain juga,” ujar Dillon.
Selain itu, penekanan angka kelahiran di kalangan warga miskin juga perlu diperhatikan. Dillon berpendapat warga miskin yang melahirkan anak berpotensi membawa anaknya tersebut ke dalam kerangkeng kemiskinan seumur hidup apabila dia tidak yakin dapat mempersiapkan pendidikan dan masa depan anak-anaknya.
Mengentaskan Kemiskinan
Saat ini, Indonesia tengah mencapai titik tertinggi dari angka ketimpangan kesejahteraan. Indeks Gini Indonesia menjangkau level 0,41 pada 2012 dari level 0,31 pada 1999, dan merupakan kenaikan tertinggi kedua di dunia.
Berdasarkan penelitian Support for Economic Analysis Development in Indonesia (SEADI), jurang kesenjangan tersebut terbentuk karena sebagian besar tenaga kerja yang terserap lapangan pekerjaan adalah mereka yang memiliki pendidikan tinggi, sehingga masyarakat miskin dengan pendidikan rendah semakin termarginalkan hingga tertinggal jauh.
“Di sinilah pentingnya peran otonomi daerah, karena pemerintah daerah memiliki kewenangan besar untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan warga setempat,” ujar Syaikhu Usman, peneliti senior SMERU.
Selain melalui peran Pemda, Syaikhu menjelaskan bahwa penyempitkan kesenjangan dapat dilakukan jika ada legitimasi politik yang kuat, serta komitmen kuat dari pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Di samping itu, dukungan dari pemangku kepentingan lain juga penting.
Syaikhu mengatakan kebijakan pembangunan yang ada seharusnya mempertimbangkan keberlanjutan penghidupan dan risiko dalam jangka panjang bagi kelompok miskin dan rentan.
Kebijakan-kebijakan tersebut, lanjutnya, harus memastikan agar kelompok miskin mendapat prioritas dalam program pemberdayaan ekonomi, dan agar tidak membawa dampak buruk terhadap penghidupan kelompok rentan.
Di samping itu, kebijakan pembangunan harus memastikan kelompok miskin dan rentan mendapat keuntungan yang layak dari aktivitas ekonomi.
