Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan akan melakukan rapat bersama Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), pengusaha, dan pengemudi truk untuk duduk bersama membahas pungutan liar (pungli) di jalan pada Rabu (16/5/2018).
Budi Setiyadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, mengatakan upaya ini sebagai tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo untuk memberantas pungli.
"Dari sisi perhubungan kami mengurusi jembatan timbang. Kalau ada yang melakukan pungli, akan kami tindak. Tapi saya jamin secara sistem itu kecil sekali karena kami menggunakan e-tilang," ujarnya di Jakarta pada Jumat (11/5/2018).
Bukan hanya itu, Budi juga akan memasang kamera pemantau di setiap terminal sehingga semua kegiatan petugas bisa terekam setiap detik.
Di sisi lain pemerintah meminta bantuan pengusaha segera melapor jika ada petugas Kemenhub yang melakukan pungli.
Sebelumnya seorang sopir truk bernama Agus Yuda mengaku berjalan kaki selama 26 hari dari Sidoarjo menuju Jakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo.
Tujuannya adalah melaporkan banyaknya pungli dan mengancam keselamatan supir. Agus mengatakan pengendara ada yang dipungut hingga Rp6 juta.
Setelah pertemuan, Kepala Negara memerintahkan Kapolri dan Wakapolri untuk menindaklanjuti laporan-laporan itu.
