Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minyak dan gas bumi (migas) mencapai Rp24,9 triliun per kuartal I/2025.
Angka tersebut baru mencapai 20,6% dari target pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebesar Rp121 triliun.
Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026, PNBP migas masih menghadapi tantangan cukup berat di tengah volatilitas harga minyak internasional dan upaya optimalisasi produksi nasional.
"Tantangan utama dalam upaya optimalisasi kinerja PNBP migas adalah tren ICP [Indonesian crude price] yang fluktuatif dan kinerja lifting migas yang belum optimal," demikian bunyi dokumen tersebut dikutip Minggu (25/5/2025).
Selain itu, terdapat beberapa hal lain yang dapat memengaruhi optimalisasi PNBP migas, antara lain upaya pemerintah dalam mendorong transisi energi baru dan terbarukan (EBT), upaya mendorong investasi sektor migas, dan upaya penyempurnaan regulasi yang terkait.
Lalu, upaya mendorong optimalisasi lifting migas, upaya dalam mendorong penyelesaian proyek migas strategis, upaya meningkatkan optimalisasi tata kelola dan kegiatan monitoring evaluasi secara berkelanjutan, serta melaksanakan penguatan digitalisasi data.
Lebih lanjut, pemerintah akan melaksanakan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan PNBP migas pada 2026. Adapun, arah kebijakan tersebut adalah mendorong penyempurnaan regulasi, baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian, serta perbaikan tata kelola industri hulu migas.
Pemerintah juga akan mendorong peningkatan lifting migas. Hal ini antara lain melalui menggarap sumur-sumur idle yang tersedia, optimalisasi sumur-sumur yang sudah ada dilakukan dengan penerapan teknologi termasuk enhanced oil recovery (EOR), serta percepatan rencana pengembangan (PoD) pada sumur-sumur yang telah selesai dieksplorasi.
Kemudian, pemerintah juga akan mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas antara lain melalui skema bagi hasil pengusahaan hulu migas. Selanjutnya, pemerintah akan meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi melalui penggunaan teknologi.
Selain itu, pemerintah juga bakal mendorong efektivitas implementasi kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) dan mendorong digitalisasi proses bisnis.
Baca Juga
Kinerja PNBP Migas Masih Jeblok
Pemerintah mencatat kinerja PNBP migas turun pada 2023-2024. Pada periode tersebut, PNBP migas turun rata-rata sebesar 13,2% sejalan dengan menurunnya ICP dan lifting migas.
Lebih terperinci, realisasi PNBP migas 2023 mencapai Rp116,2 triliun atau turun 21,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya kinerja ICP yang hanya mencapai US$78,4 per barel dan kinerja lifting minyak bumi sebesar 604.700 barel per hari (bph).
Senada, sepanjang 2024, kinerja ICP dan lifting migas secara umum mengalami kontraksi. Realisasi ICP 2024 mencapai US$78,1 per barel, lifting minyak bumi mencapai 579.700 bph, dan lifting gas bumi mencapai 978.800 barel setara minyak per hari (bsmph).
"Capaian kinerja ICP dan lifting migas yang kurang optimal tersebut memengaruhi capaian realisasi PNBP migas tahun 2024 yang hanya terealisasi Rp110,9 triliun atau terkontraksi 4,5% yoy," demikian tulis dokumen KEM PPKF 2026.
