Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian PUPR akan menyiapkan sejumlah strategi khusus dan action plan dalam proses pendataan Program Sejuta Rumah (PSR) Tahun 2021.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan meskipun saat ini Indonesia masih dalam masa pandemi Covid-19, tetapi Kementerian PUPR bersama mitra kerja bidang perumahan akan tetap berupaya pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat bisa tetap terlaksana di lapangan.
“Program Sejuta Rumah merupakan gerakan bersama yang dilaksanakan pemerintah bersama mitra kerja baik pemerintah daerah, pengembang perumahan, perbankan, sektor swasta dan masyarakat untuk membangun rumah sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Kebutuhan rumah di Indonesia masih cukup tinggi dan perlu intervensi dari pemerintah dan dukungan semua pihak," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (15/7/2021) malam.
Khalawi menerangkan, berbagai program perumahan terus digulirkan oleh pemerintah untuk mendorong capaian PSR. Dalam PSR, pemerintah membagi dua target yakni rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 70 persen dan rumah untuk non MBR sekitar 30 persen.
"Pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan penyaluran bantuan prasarana sarana dan utilitas dilaksanakan Direktorat Jenderal Perumahan untuk membantu masyarakat untuk menempati rumah yang layak huni," ucapnya.
Kementerian PUPR, lanjutnya, juga mendorong agar pembangunan rumah bersubsidi oleh pengembang perumahan bisa terus berjalan dengan penyaluran PSU dan KPR bersubsidi pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
Baca Juga
"Sektor swasta juga bisa bergerak melalui penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) bidang perumahan dan masyarakat bisa membangun rumah secara swadaya," katanya.
Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur menuturkan pihaknya akan terus melakukan koordinasi baik di internal Kementerian PUPR serta eksternal yakni para mitra kerja pemerintah di sektor perumahan guna mendorong capaian PSR di masa pandemi ini.
“Kami meminta agar setiap unit kerja bisa meningkatkan kinerja pembangunan perumahan sesuai masing-masing tugas pokoknya masing-masing,” terangnya.
Ke depan, lanjutnya, Direktorat RUK akan melakukan evaluasi internal terkait proses pendataan PSR serta menyusun strategi khusus untuk meningkatkan capaian PSR di lapangan.
Untuk melaksanaan stategi tersebut, pihaknya akan melibatkan PPDPP, DJPI, serta Balai P2P dan Satuan Kerja yang ada di daerah serta menggerakkan Tenaga Pendamping Masyarakat untuk Program BSPS dan Tenaga Ahli Penyediaan Perumahan (TAPP) Direktorat SSPP.
“Pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh masyarakat juga menjadi salah satu target pendataan PSR,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Subdit Rentek Direktorat RUK, Kresna Harahap juga menyampaikan sejumlah strategi dan action plan untuk pelaksanaan PSR. Selain itu, pihaknya juga telah membuat prognosis capaian PSR hingga akhir tahun 2021.
“Kami juga telah menyusun action plan pendataan PSR dari bulan Juli hingga Desember 2021. Kami berharap capaian PSR bisa terus meningkat seiring dengan pelaksanaan pembangunan perumahan di lapangan yang dilaksanakan Kementerian PUPR maupun mitra kerjanya,” tuturnya.
