Bisnis.com, JAKARTA - Guna menghindari penutupan pemerintahan (government shutdown), Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, parlemen yang didominasi oleh partai Demokrat, serta opisisi dari partai Republik tengah berusaha menyepakati kenaikan plafon utang untuk menghindari gagal bayar (default).
Menteri Keuangan AS Janet Yellen sebelumnya mengingatkan para anggota parlemen tentang konsekuensi besar jika mereka gagal meloloskan batas utang sebelum 18 Oktober 2021.
Meskipun Kongres telah menghindari penutupan sebagian pemerintahan pada minggu lalu, risiko gagal bayar utang (default) AS masih menghantui negara adidaya tersebut.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti menilai risiko tersebut tidak akan berdampak pada ekonomi Indonesia.
Menurut Amalia, kondisi makroekonomi Indonesia akan tahan menghadapi risiko yang berpotensi terjadi dari AS. "Kondisi makroekonomi Indonesia cukup stabil saat ini," kata Amalia kepada Bisnis, Selasa (5/10/2021).
Dia pun optimistis bahwa AS tidak akan jatuh ke jurang default, yang diperkirakan oleh sebagian besar pihak bisa menimbulkan bencana besar bagi perekonomian negara adidaya itu.
Baca Juga
Dilansir oleh Reuters (5/10/2021), Moody memperkirakan default AS bisa menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi sebesar 4 persen, hilangnya hampir 6 juta pekerjaan, tingkat pengangguran meningkat hingga 9 persen, dan kenaikan tajam pada suku bunga properti, kredit konsumsi, dan utang usaha.
"Negara terbesar di dunia saya pikir tidak akan seperti itu ya. Ini tinggal kesepakatan antara kongres dan pemerintah saja untuk menaikkan limit utang," tutur Amalia.
Di sisi lain, Amalia menyebut risiko yang disebabkan oleh alotnya kerja sama antara parlemen dan pemerintah di AS sebelumnya tidak pernah berdampak besar kepada Indonesia.
Contohnya saja, shutdown terlama sepanjang sejarah di AS pada Desember 2018 - Januari 2019 saat masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Periode shutdown berlangsung selama 35 hari dari 22 Desember 2018 sampai 25 Januari 2019.
"Government shutdown juga pernah terjadi 3 kali di masa pemerintahan Trump dan tidak mempengaruhi perekonomian Indonesia," pungkas Amalia.
