Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) tahap 1 telah dimulai seiring penandatanganan 19 paket pekerjaan hari ini, Senin (28/8/2022). Hal tersebut memicu kebutuhan tenaga kerja konstruksi hingga 200.000-250.000 orang.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan pada tahap awal ini, pihaknya akan melatih 9.000 orang khusus pada 2022.
"Tahap pertama ini sampai tahun 2022, kita akan lakukan pelatihan untuk 9.000-an orang termasuk tenaga terampil, tenaga ahli, dan tenaga ahli yang menggunakan Bulding Information Modeling [BIM]," kata Yudha di Gedung Auditorium Kementerian PUPR, Senin (29/8/2022).
Yudha memastikan pihaknya akan melakukan pelatihan tenaga kerja konstruksi ini secara bertahap. Hal ini diyakini dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan IKN Nusantara.
"Kita melibatkan universitas lokal di Kalimantan dan Samarinda, Banjarmasin untuk melatih ToT [Training of Trainer]. Intinya tenaga lokal disana ini bisa berkontribusi bagi BUJK [Badan Usaha Jasa Konstruksi] yang sudah berkontrak ini," jelasnya.
Sementara itu, Sekjen Kementerian PUPR Zainal Fatah sebelumnya telah membuka agenda Pelatihan dan Sertifikasi Tahap I Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) untuk mendukung pembangunan infrastruktur di IKN.
“Saya mengapresiasi pemda, Otorita IKN, BUMN Karya, BUJK lokal, politeknik, dan perguruan tinggi di Kalimantan Timur yang sudah berkolaborasi dengan Kementerian PUPR dalam menyiapkan kebutuhan TKK untuk pembangunan infrastruktur IKN," katanya.
Rencananya, agenda pelatihan akan dilakukan dengan lima tahap dimulai dari Agustus hingga Desember 2022 dengan target 9.300 TKK terlatih dan tersertifikasi.
Zainal menuturkan, pelatihan tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan IKN yang mengedepankan aspek lingkungan, sejalan dengan misi pembangunan IKN sebagai kota pintar, modern, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
Sebelumnya, diketahui Kementerian PUPR telah menekan kontrak 19 paket pekerjaan dasar infrastruktur IKN senilai Rp5,3 triliun. Pekerjaan dasar yang dimaksud mulai dari konektivitas jalan tol, jalan logistik, penyediaan air bersih, dan persiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
