Bisnis.com, JAKARTA – Belanja pemerintah pusat tercatat telah terealisasi sebesar Rp891,6 triliun pada Januari hingga Juni 2023 atau sepanjang semester I/2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi tersebut lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya atau pada semester I/2022. Tercatat realisasi tahun ini lebih tinggi Rp14,4 triliun atau tumbuh 1,6 persen dari capaian 2022 yang sebesar Rp877,2 triliun.
Apabila melihat secara tren, terpantau sejak 2019 hingga 2023 mengalami kenaikan secara tahunan. Terlebih, tren belanja mulai melonjak saat ada PC-PEN pada 2020.
Meski pada 2023 tak ada lagi PC-PEN, Sri Mulyani mencatat level belanja masih tetap tinggi bahkan tumbuh positif. “Kalau 2023 tidak ada PC-PEN namun level belanja masih tinggi, artinya kami memberikan dukungan pada K/L cukup tinggi, tidak terkoreski meskipun Covid-19 telah menjadi endemi,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Dedung Parlemen, Senin (10/7/2023).
Dari sisi komponen, belanja kementerian/lembaga tercatat naik dari periode yang sama 2022 sebesar Rp393,8 triliun menjadi Rp417,2 triliun pada 2023.
Hal tersebut akibat belanja pegawai yang meningkat sebesar 11,1 persen (year-on-year/yoy) menjadi Rp134,2 triliun. Utamanya pada peningkatan jumlah pembayaran gaji dan tunjangan bagi ASN/TNI/Polri, termasuk THR dan Gaji ke-13.
Belanja barang juga tercatat tumbuh 2 persen setelah sebelumnya pada periode yang sama 2022 terkontraksi hingga 18,9 persen.
Sementara belanja modal turut tumbuh 8,3 persen menjadi Rp62 triliun, yang didorong oleh realisasi pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan oleh Kementerian PUPR.
Di sisi lain, belanja dari non K/L turun dari capaian semester I/2022 yang senilai Rp483,4 triliun menjadi Rp474,4 triliun pada periode yang sama 2023.
Sri Mulyani telah membayar Rp87,5 triliun untuk manfaat pensiun, sementara realisasi pembayaran subsidi mencapai Rp95,8 triliun. “Ini hanya untuk BBM dan subisdi listrik, kalau kita lihat jumlah BBM naik 1,8 persen dari sisi konsumsinya,” tambahnya.
Sementara subsidi LPG 3 kg naik 5,4 persen dan subsidi listrik naik 2 persen. Untuk subsidi bantuan uang muka perumahan naik cukup tinggi yaitu sebesar 32,9 persen atau mencapai 84.500 unit rumah.
“Kami masih membayar kompensasi untuk bahan bakar yang tidak disubsidi, tetapi diberikan kompensasi, dan kekurangan kompensasi tahun lalu untuk BBM Rp49,3 triliun dan listrik sebanyak Rp16,8 triliun,” jelasnya.
