Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang pengambilan keputusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa risiko utang tetap terjaga dengan desain defisit APBN 2025 di 2,53%.
Sri Mulyani menyampaikannya dalam rapat kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menkeu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (28/8/2024).
Rapat itu berisi agenda pembahasan asumsi dasar dalam RUU APBN 2025 dan pengambilan Keputusan asumsi dasar dalam RUU APBN 2025.
Salah satu poin RAPBN 2025 adalah target pendapatan negara Rp2.996,9 triliun dengan rencana belanja negara Rp3.613,1 triliun. Artinya, terdapat rencana defisit APBN Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan.
Menurut Sri Mulyani, desain defisit APBN 2025 memang lebih tinggi dari 2024 di angka Rp522,8 triliun atau 2,29%. Namun demikian, proyeksi 2025 itu dinilai tetap aman, terutama bagi utang negara.
"Level 2,53% cukup baik untuk memberi ruang dan cukup hati-hati untuk menjaga eksposur defisit dan utang kita," ujar Sri Mulyani pada Rabu (28/8/2024).
Baca Juga
Menurutnya, pemerintah meningkatkan defisit APBN untuk memberi ruang bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menjalankan berbagai program dan janji kampanyenya.
"Defisit fiskal didesain 2,53% agar pada tahun pertama tetap bisa menjalankan berbagai program yang telah menjadi prioritas dan dijanjikan, tanpa membuat APBN-nya menjadi collapse atau kredibilitasnya tererosi," kata bendahara negara.
