Bisnis.com, JAKARTA — Besaran anggaran pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto pada tahun depan kemungkinan akan berubah usai pemerintah dan DPR sepakat menurunkan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dalam Rancangan APBN 2025.
Berdasarkan RAPBN 2025 yang diserahkan pemerintah kepada DPR pada 16 Agustus lalu, nilai tukar rupiah dipatok Rp16.100 per dolar AS. Kendati demikian, mayoritas fraksi di Komisi XI DPR mengkritisi proyeksi tersebut karena belakangan nilai tukar rupiah sudah mulai menguat, sehingga disepakati jalan tengah agar nilai tukar rupiah dipatok Rp16.000 per dolar AS pada tahun depan.
Sejalan dengan itu, DPR dan pemerintah juga menyepakati penurunan asumsi suku bunga SBN 10 tahun yang awal diajukan 7,1% menjadi 7,0%. Sebelumnya, sejumlah fraksi DPR khawatir tingginya suku bunga malah akan membebani APBN tahun-tahun berikutnya.
Kesepakatan tersebut terjadi ketika Komisi XI DPR rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti pada Rabu (28/8/2024).
"Kalau itu [nilai tukar rupiah terhadap dolar AS] memang adalah keinginan semua [fraksi] dan Pak Gubernur [BI] di Rp15.700 atau Rp15.900, saya merasa bahwa Rp16.000 itu lebih memberikan bantalan, sedangkan untuk suku bunga di 7,0% Pak," ujar Sri Mulyani dalam rapat, yang akhirnya disepakati anggota DPR.
Sementara itu, asumsi dasar makro lainnya tidak ada berubah: pertumbuhan ekonomi tetap dipatok 5,2% dan inflasi diproyeksikan 2,5% pada tahun depan.
Baca Juga
Berdampak ke Asumsi Dasar Lain
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan mengakui, penurunan asumsi kurs rupiah dan suku bunga SBN 10 tahun akan pengaruhi indikator dalam RAPBN 2025 lainnya seperti pendapatan, belanja, dan defisit anggaran.
Kendati demikian, Febrio meyakini perubahan tersebut tidak akan besar karena asumsi kurs rupiah hanya turun Rp100 per dolar AS dan suku bunga SBN hanya turun 0,1%. Di samping itu, dia mendetailkan berapa kisaran angka perubahan-perubahan yang dimaksud.
"Enggak, enggak banyak [berubah]. Itu kita akan nanti adjust [sesuaikan] sedikit dari perubahan sedikit itu ya," kata Febrio usai rapat dengan DPR, Rabu (28/8/2024).
Senada, Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu Wahyu Utomo tidak menampik akan ada penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2025 usai kesepakatan antara pemerintah dan DPR kemarin.
Namun demikian, Wahyu juga belum bisa mengungkapkan besaran angka perubahan tersebut. Dia meminta setiap pihak bersabar sebab Kemenkeu masih harus membahas perubahan tersebut bersama DPR.
"Postur RAPBN 2025 akan dibahas mulai tanggal 2 September di Panja [panitia kerja DPR], Banggar [Badan Anggaran DPR]. Kita tunggu saja ya kesepakatannya nanti," ujar Wahyu kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).
Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah notabenenya sudah memberi gambaran modifikasi angka-angka asumsi dasar makro apabila terjadi perubahan di salah satu indikatornya.
Sebagai contoh, berdasarkan estimasi pemerintah, kenaikan nilai tukar rupiah Rp100 per dolar AS akan meningkatkan pendapatan negara hingga Rp4,7 triliun dan belanja negara hingga Rp8 triliun sehingga memperlebar defisit anggaran hingga Rp3,4 triliun.
Sedangkan kenaikan 0,1% suku bunga SBN 10 tahun menyebabkan kenaikan pendapatan negara hingga Rp1,1 triliun dan belanja negara hingga Rp0,1 triliun sehingga menambah surplus anggaran hingga Rp1 triliun.
