Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) diketahui hanya mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp6,39 triliun pada tahun pertama Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjabat.
Keputusan anggaran OIKN itu sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang -Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang disahkan pada Kamis, (19/9/2024).
Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa anggaran tersebut bakal digunakan untuk pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan atau pemindahan Ibu Kota Negara yang bakal dilakukan oleh OIKN.
Realisasi suntikan pagu OIKN tahun depan itu masih jauh dari kebutuhan yang telah disampaikan. Pasalnya, sebelumnya OIKN mengusulkan untuk dapat tambahan anggaran menjadi Rp27,8 triliun.
Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Raja Juli Antoni menuturkan bahwa rencananya tambahan anggaran itu paling besar bakal dialokasikan untuk merealisasikan program kerja di Kedeputian Sarana dan Prasarana mencapai Rp26,7 triliun untuk mengakomodir pembangunan jalan dan MUT, hunian ASN, penyediaan infrastruktur dasar lainnya, Kantor OIKN tahap II hingga pengelolaan gedung dan kawasan.
Kemudian, alokasi tambahan anggaran terbesar kedua dialirkan untuk kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan untuk mengakomodir pembelian lahan, pemetaan batas delineasi, pengelolaan pertanahan, penyusunan RDTR Wilayah Pengembangan Mentawir, hingga penyiapan rencana induk super hub ekonomi senilai Rp788,5 miliar.
Baca Juga
Bidang pengendalian pembangunan direncanakan akan mendapat alokasi tambahan anggaran sebesar Rp106,1 miliar untuk pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dan biaya operasional dan pelayanan publik oleh empat pemerintahan di wilayah IKN.
Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar Rp63 miliar untuk pembangunan laboratorium lingkungan hingga pembangunan Gudang logistik peralatan penanggulangan bencana.
Deputi Bidang Sosbud dan Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan pelayanan pendidikan hingga peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif di IKN Rp62,5 miliar.
Terakhir, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Rp37,7 miliar untuk penyelenggaraan manajemen digital twin bangunan gedung dan infrastruktur Kawasan 1A dan 1B, penyelenggaraan operasional Pusat Kendali Kawasan Kota Cerdas, hingga penyelenggaraan operasional konektivitas jaringan internet Kawasan kota cerdas.
