Subsidi Listrik Dinikmati 10,6 Juta Orang Kaya, Wamen ESDM Buka Suara

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung merespons  temuan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang mengungkapkan subsidi listrik masih dinikmati oleh 10,6 juta orang kaya.

Adapun potensi kerugian negara dari subsidi listrik tidak tepat sasaran itu mencapai Rp1,2 triliun per bulan.

Yuliot mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) dan PT PLN (Persero) soal ketidak tetap sasaran penerima subsidi tersebut.

Dia mengatakan Kementerian ESDM akan mencari tahu lebih jauh terkait pemicu mengapa subsidi setrum malah mengalir ke masyarakat mampu. Menurut Yuliot, kadang kala subsidi listrik tidak tepat sasaran karena hanya melihat bangunan fisik penerima, padahal status ekonomi mereka terbilang mampu.

"Jadi kadang-kadang kita melihat yang tidak tepat sasaran bukan dari bangunan fisik, tapi juga kondisi [ekonomi] di masyarakat bersangkutan," kata Yuliot di Kantor Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024).

Selain itu, Yuliot juga berjanji akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyisir data penerima subsidi.

"Kami juga akan bekerja sama dengan BPS soal data (penerima) yang tak tepat sasaran," ucapnya.

Stranas PK sebelumnya mengungkapkan potensi kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun per bulan lantaran subsidi listrik masih dinikmati oleh 10,6 juta pelanggan PT PLN yang tidak masuk dalam kategori miskin.  

Angka tersebut didapatkan dari survei pencatatan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mencatat sebanyak 33 juta masyarakat penerima subsidi listrik 450 VA dan 900 VA pada 2023.  

Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya dalam 2 tahun terakhir telah meminta PT PLN sebagai penyalur untuk memadankan data ID pelanggan yang dimiliki dengan NIK dan data Dukcapil. 

Namun, data per April 2023 menunjukkan baru 42,7% atau 33 juta pelanggan PLN yang sudah disesuaikan dengan NIK. Sementara itu, 10,6 juta penerima subsidi listrik dipastikan tidak tepat sasaran, 8,7 juta diantaranya merupakan penerima subsidi listrik 450 VA yang tidak masuk dalam DTKS. 

"Ini sedikitnya Rp1,2 triliun, kalau ini cepat dijalanin jangan-jangan lebih banyak banyak lagi angka [penerima] yang gak berhak," kata Pahala di Kantor KPK C1, Rabu (13/11/2024).  

Lebih rinci, dia menerangkan sebanyak 1 juta penerima subsidi listrik 450 VA memiliki saluran listrik lebih dari satu, sedangkan 866.060 penerima subsidi listrik 900 VA telah terdeteksi meninggal dunia. 

Dia menerangkan angka tersebut didapatkan dari perhitungan kuota dan jumlah anggaran yang disalurkan pemerintah ke PT PLN untuk program subsidi listrik sebesar Rp50,5 triliun pada 2023.