Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyampaikan meski telah mengumpulkan Rp80,7 triliun dari hasil prefunding pembiayaan APBN 2025, kebutuhan belanja untuk awal tahun depan masih akan dipasok dari penerimaan perpajakan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto optimistis penerimaan pajak pada awal tahun nanti akan menyokong belanja negara, utamanya Makan Bergizi Gratis.
“Pajak sudah mulai masuk sejak awal Januari,” ujarnya, Kamis (26/12/2024).
Dengan demikian, pembiayaan yang telah dikumpulkan terbilang sangat cukup untuk membiayai program-program Prabowo di awal tahun.
Faktanya, melihat tren dalam dua tahun terakhir, belanja pemerintah pada Januari terpantau masing-masing senilai Rp141,42 triliun dan Rp184,17 triliun.
Berbanding terbalik dengan peningkatan belanja, penerimaan negara pada periode yang sama justru turun dan tercatat masing-masing senilai Rp232,17 triliun dan Rp215,46 triliun. Meski demikian, APBN normalnya mencatatkan surplus pada bulan pertama setiap tahunnya.
Baca Juga
Sementara jumlah dana yang telah terkumpul di kantong kas Bendahara Negara tersebut masih kecil bila dibandingkan dengan anggaran belanja tahun depan yang mencapai Rp3.621,3 triliun.
Selain belanja rutin seperti gaji pegawai dan subsidi, bantuan sosial, hingga program unggulan Presiden Prabowo Subianto harus sudah berjalan pada awal tahun alias pekan depan, seperti Makan Bergizi Gratis.
Selain itu, dibandingkan dengan rencana penarikan utang baru pada 2025 yang senilai Rp775,9 triliun, realisasi pembiayaan dari prefunding masih relatif kecil atau mencakup 10,4% dari target.
Di sisi lain, dengan ramainya penolakan terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% membuat masyarakat menyerukan ‘ogah bayar pajak’ yang dikhawatirkan penerimaan semakin menurun.
Suminto melihat sekalipun penerimaan pajak maupun hasil prefunding tidak mencukupi untuk membiayai program-program di awal tahun, pemerintah masih memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dapat pemerintah gunakan.
Lantas, akankah penerimaan akan mencukupi kebutuhan belanja di awal tahun sehingga APBN kembali mencatatkan surplus?