Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah telah menetapkan anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp48,8 triliun yang digunakan hingga 2029, termasuk untuk pembangunan Gedung DPR.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan prioritas penggunaan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk 2025-2029.
Sebelumnya, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara atau OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan guna menyelesaikan pembangunan IKN untuk 2025-2029 yakni Rp48,8 triliun.
Sri Mulyani menyebut pemerintahan Prabowo menargetkan anggaran Rp48,8 triliun itu difokuskan pada tahun ini untuk menyelesaikan pembangunan gedung lembaga pemerintahan atau eksekutif, serta yudikatif hingga legislatif.
"Kami upayakan untuk sesuai arahaan presiden untuk pembangunan berbagai gedung-gedung pemerintahan terutama untuk Trias Politika bisa diselesaikan sesuai waktu yang disampaikan bapak presiden," ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan untuk sarana dan prasarana untuk lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada 2028.
"Beliau [Prabowo] mempunyai target bahwa pada 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif,” tuturnya di Kantor Presiden, Selasa (21/1/2025).
Mantan Menteri PUPR ini mengatakan bahwa giat pertama yang akan dilakukan oleh instansinya adalah menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan Wilayah Perencanaan (WP) 2.
