Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan proses aksesi atau bergabungnya Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development alias OECD memberlakukan waktu bertahun-tahun.
Rosan menegaskan Indonesia terus berupaya bergabung ke OECD. Kendati demikian, ada banyak persyaratan yang harus terlebih dahulu dipenuhi Indonesia.
"Untuk menjadi anggota OECD, itu akan memakan waktu. Bukan setahun, dua tahun, atau bahkan tiga tahun. Jadi prosesnya akan memakan waktu sekitar lima hingga tujuh tahun," ungkap Rosan dalam rangkaian World Economic Forum (WEF) 2025 seperti yang disiarkan kanal YouTube Kementerian Investasi dan Hilirisasi-BKPM, Rabu (22/1/2025).
Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu mengaku pemerintah sudah menemui perwakilan negara-negara OECD untuk menyatakan keinginan bergabung ke blok ekonomi tersebut.
Hanya saja, sambungnya, pemerintah perlu merevisi hingga menerapkan aturan yang sesuai dengan standar OECD. Oleh sebab itu, prosesnya perlu bertahun-tahun.
"Kami sangat yakin bahwa kami [Indonesia] akan menjadi anggota OECD, semoga tiga atau empat tahun dari sekarang," jelas Rosan.
Baca Juga
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis (28/11/2024). Pertemuan itu membahas perkembangan ekonomi nasional serta proses aksesi Indonesia ke OECD.
Dalam keterangannya usai mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Sekjen OECD kepada Menteri Keuangan.
Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa target perekonomian Indonesia hingga tahun 2025 secara fundamental berada dalam jalur pencapaian yang positif yaitu dengan target 5,2%.
Airlangga juga menuturkan bahwa dalam pertemuan tersebut OECD juga memberikan sejumlah masukan strategis termasuk rekomendasi terkait peningkatan produktivitas di berbagai sektor.
Beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus pembahasan mencakup digitalisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan program unggulan pemerintah lainnya.
"OECD dapat memberikan benchmarking daripada data-data dari negara yang tercakup di dalam OECD. Kan ada 38 negara di sana," kata Airlangga.
