Bisnis.com, SURABAYA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pemerintah tak akan pernah meneken kontrak perjanjian kerja sama dengan mitra penyuplai susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya tak berkontrak terpusat dengan vendor, termasuk untuk produk susu.
“Tidak akan pernah ada [kontrak dari pemerintah dan perusahaan penyuplai susu untuk MBG]. Tidak akan ada, silakan ke SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] langsung,” kata Dadan kepada Bisnis, Selasa (11/2/2025).
Pasalnya, Dadan menyatakan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan terpusat. Dia menjelaskan bahwa program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto ini berbasis pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal.
Maka dari itu, Dadan menekankan bahwa susu untuk program MBG saat ini masih diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki sentra peternakan sapi perah.
“Untuk saat ini, susu diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki peternakan sapi perah,” jelasnya.
Baca Juga
Dalam catatan Bisnis, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte sempat mengungkap bahwa susu dalam menu MBG di DKI Jakarta bisa diganti dengan sumber protein lain seperti telur, daging, tahu, hingga tempe.
“Sejauh ini, menurut Badan Gizi dan juga SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] yang ada di Jakarta, dia protein yang digantikan oleh sumber, ada telur, ada daging, tahu, tempe, dan lain-lain,” kata Philips saat ditemui seusai meninjau program MBG di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Philips menjelaskan bahwa susu dalam menu MBG diprioritaskan pada wilayah yang memiliki sentra susu. Di sisi lain, Jakarta tidak memiliki sentra susu.
“Itu sudah ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Susu itu diprioritaskan di tempat-tempat yang punya sentra sapi, sehingga mereka diharapkan ekonomi lokalnya tumbuh,” jelasnya.
Dengan begitu, dia menyampaikan bahwa wilayah yang tidak memiliki sentra susu akan diganti dengan kebutuhan protein seperti susu.
“Jadi, susu atau protein pengganti itu menurut para ahli gizi dan juga menurut Badan Gizi Nasional sudah mencukupi standar kecukupan gizi,” terangnya
Adapun saat ditanya lebih lanjut kapan keberadaan susu dalam menu MBG di Jakarta, Philips hanya menjelaskan bahwa hal yang utama adalah pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.
“Belum tahu [kapan menu susu ada di Jakarta]. Yang jelas dijalankan adalah menu yang sudah disusun oleh BGN. Yang penting kebutuhan gizinya cukup, bukan masalah ada susu atau nggaknya gitu,” tutupnya.
