Bisnis.com, JAKARTA – Pemutusan hubungan kerja (PHK) massal hingga tutupnya sejumlah hotel tengah mengintai industri perhotelan Tanah Air, jika kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berlangsung.
Survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (hotel) dan Horwath HTL dengan melibatkan 726 pelaku industri perhotelan di 30 provinsi ini mengungkap berbagai dampak yang akan terjadi jika pemerintah tidak segera menyesuaikan kebijakan penghematan anggaran dalam 6 hingga 12 bulan mendatang.
Ketua Litbang dan IT PHRI Christy Megawati mengatakan, tanpa adanya penyesuaian kebijakan ini, sebanyak 88% responden memperkirakan akan melakukan PHK untuk mengurangi biaya pengupahan.
“Tanpa penyesuaian kebijakan kita berpotensi sebanyak 88% responden itu akan menghadapi PHK masal serta ada gangguan rantai pasok,” kata Christy dalam konferensi pers di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (22/3/2025).
Dampak lainnya, 78% memperkirakan target pajak hotel tidak akan tercapai dan yang lainnya meyakini bahwa akan terjadi penurunan sektor pariwisata, yang akan berdampak pada ekonomi daerah yang sangat bergantung pada pariwisata.
Christy menuturkan, jika kondisi ini dibiarkan lebih lama, bukan tidak mungkin hotel akan mengalami defisit operasional dan terpaksa berhenti beroperasi alias menutup hotel.
Adapun dalam survei tersebut, sekitar 83% responden merasa tidak berada dalam posisi yang menguntungkan untuk memulai tahun fiskal baru.
Untuk itu, Christy mengatakan bahwa para responden mendesak pemerintah untuk segera memberikan intervensi termasuk insentif pajak, bantuan finansial, dan peningkatan promosi pariwisata.
“Intervensi ini sangat penting untuk menstabilkan sektor ini dan menjaga prospek pariwisata jangka panjang Indonesia,” pungkasnya.
Adapun, lewat Inpres Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Prabowo memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun.
Dua alokasi anggaran yang dipangkas yaitu belanja kementerian/lembaga (k/l) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun. Prabowo meminta k/l melakukan penghematan belanja pegawai dan bantuan sosial.
Secara spesifik, jenis belanja yang dihemat sekurang-kurangnya adalah belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Orang nomor satu di Indonesia itu turut memerintahkan kepala daerah membatasi kegiatan yang bersifat seremonial. Bahkan, dia meminta belanja perjalanan dinas dipotong hingga 50%.
Sementara itu, Ketua Umum PHRI Hariyadi B. Sukamdani sebelumnya memperkirakan, industri perhotelan berpotensi kehilangan pendapatan hingga Rp24,5 triliun imbas kebijakan efisiensi belanja pemerintah untuk tahun anggaran 2025.
Hariyadi menuturkan, rata-rata pangsa pasar pemerintah untuk hotel bintang 3 hingga bintang 5 sekitar 40%. Dengan adanya kebijakan efisiensi, maka industri perhotelan diramal kehilangan pendapatan sekitar Rp24,5 triliun.
“Itu kami sudah hitung kurang lebihnya potensi hilangnya itu adalah Rp24,5 triliun untuk seluruhnya, bintang 3, 4, 5, ya,” kata Hariyadi dalam konferensi pers Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI Tahun 2025, Selasa (11/2/2025).
