Bisnis.com, JAKARTA — Para pemimpin negara langsung merespons kebijakan tarif timbal balik AS yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat. Beragam pernyataan diberikan, mulai dari kecewa hingga berencana kirim delegasi untuk lobi-lobi Gedung Putih.
Trump menetapkan bahwa semua mitra dagang AS akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.
Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.
“Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.
Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif bea masuk sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.
Hingga Kamis (3/4/2025) sore waktu Indonesia, sejumlah negara yang sudah merespons kebijakan tarif baru Trump yaitu Prancis, Australia, Thailand, Afrika Selatan, Inggris, Korea Selatan, Jepang, China, hingga Uni Eropa.
Baca Juga
Sementara, Indonesia maupun negara lain yang banyak terdampak seperti Meksiko, hingga Kanada belum memberi respons.
Berikut Tanggapan Para Pemimpin Dunia atas Tarif Timbal Balik Trump:
1. Prancis
Prancis mendesak Uni Eropa untuk menyerang perusahaan teknologi AS sebagai tanggapan atas tarif Trump. Uni Eropa sendiri merupakan Mita dagang terbesar AS.
Sebelumnya, Uni Eropa memang sudah menyatakan akan memberi balasan usai Trump mengumumkan tarif 20% atas barang-barang ekspor di kawasan tersebut.
Juru Bicara Pemerintah Prancis Sophie Primas menyatakan belum ada keputusan resmi terkait mekanisme dan produk yang akan dikenai tarif balasan. Diskusi antara anggota Uni Eropa, sambungnya, masih berlanjut.
“Tetapi kami juga akan menyerang jasa layanan [dari AS] misalnya layanan digital, yang tidak dikenakan pajak saat ini dan bisa saja dikenakan pajak," ujar Sophie dikutip dari Bloomberg.
2. Uni Eropa
Uni Eropa, mitra dagang terbesar AS, berjanji untuk layangkan tarif balasan. Trump sendiri mengumumkan akan kenakan tarif 20% atas barang impor asal Uni Eropa mulai 9 April nanti.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan pengumuman tarif oleh Trump merupakan pukulan telak bagi perekonomian.
"Kami tengah mempersiapkan tindakan balasan lebih lanjut untuk melindungi kepentingan dan bisnis kami jika negosiasi gagal," ujar Von der Leyen dikutip dari Bloomberg.
Von der Leyen sebelumnya mengatakan bahwa Uni Eropa "memegang banyak kartu," termasuk tarif balasan dan menargetkan perusahaan jasa dan teknologi AS.
3. Australia
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pengumuman Trump yang akan menerapkan tarif 10% atas barang-barang impor asal Australia merupakan "keputusan yang buruk."
Kendati demikian, Albanese menyatakan tidak akan menanggapi dengan pungutan balasan. Hanya saja, dia menyatakan tindakan Trump "bukanlah tindakan seorang teman."
Padahal, sambungnya, Australia tidak memiliki tarif atas produk-produk AS. Oleh sebab itu, pengenaan tarif atas barang Australia tidak memiliki dasar logika dan bertentangan dengan dasar kemitraan kedua tersebut.
"Keputusan hari ini akan menambah ketidakpastian dalam ekonomi global, dan akan menaikkan biaya bagi keluarga di Amerika," ujar Albanese dikutip dari Bloomberg.
4. Thailand
Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menyatakan siap menghadapi dampak tarif timbal balik sebesar 36% yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump. Dia menyatakan Thailand tengah mengupayakan perundingan dengan AS untuk menurunkan tarif tersebut.
Paetongtarn mengungkap Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan akan memimpin penyusunan strategi untuk menangani dampak negatif tarif Trump itu ke produsen dan eksportir dalam negeri.
Dia menyatakan pemerintah telah menerapkan langkah-langkah untuk mendukung, memperbaiki, dan meringankan dampak negatif bagi eksportir Thailand yang pasar utamanya di AS.
“Thailand telah mengisyaratkan kesiapannya untuk berdiskusi dengan pemerintah AS pada kesempatan pertama guna menyesuaikan neraca perdagangan agar adil bagi kedua belah pihak,” kata Paetongtarn dilansir dari Bloomberg.
