Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha mengungkap pemerintah akan meningkatkan keran impor komoditas minyak dan gas (migas), kapas, hingga gandum dari Amerika Serikat (AS). Namun, importasi ini dipastikan tidak akan mengganggu industri dalam negeri.
Langkah ini dilakukan untuk menegosiasikan kebijakan tarif timbal balik alias resiprokal yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya mencari jalan keluar untuk mengurangi neraca perdagangan AS—Indonesia yang defisit. Alhasil, Indonesia menjadi salah satu negara yang dikenakan tarif resiprokal tinggi, yakni 32%.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), AS merupakan penyumbang surplus perdagangan terbesar pada 2024, yaitu sebesar US$16,8 miliar.
Namun pada prinsipnya, Shinta menyampaikan bahwa pengenaan tarif impor AS tidak hanya untuk Indonesia, melainkan juga semua negara.
Adapun untuk mengurangi angka defisit itu, pemerintah akan membuka keran impor beberapa komoditas dari AS yang dibutuhkan Tanah Air. Namun, dia memastikan importasi ini tidak akan mengganggu industri dalam negeri.
Baca Juga
“Kalau mengurangi defisit [AS-Indonesia], itu berarti jenis-jenis produk apa yang bisa kita impor dari Amerika yang memang dibutuhkan oleh Indonesia. Jadi bukan mengganggu industri dalam negeri kita, tetapi yang dibutuhkan oleh Indonesia,” kata Shinta saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).
Shinta menyampaikan bahwa saat ini dunia usaha tengah menjajaki untuk mengimpor kapas dari AS. Meski begitu, dia menambahkan juga ada beberapa produk untuk pertahanan. Pasalnya, Shinta menuturkan bahwa tarif impor produk AS ke Indonesia sudah cukup rendah.
“Jadi pada prinsipnya kita yang langsung saja, bagimana mengidentifikasi produk-produk Amerika yang dibutuhkan oleh Indonesia. Tentu saja dari segi oil and gas sudah pasti, cotton, wheat, bean, corn,” tuturnya.
Lebih lanjut, Shinta menyampaikan bahwa Apindo memastikan agar kegiatan ekspor yang dilakukan eksportir ke AS tidak terganggu dengan adanya kebijakan Trump.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atau tindakan balasan.
Indonesia, kata dia, akan mengambil jalur negosiasi. Menurutnya, ada beberapa langkah negosiasi yang sedang dikaji pemerintah.
Airlangga menyatakan pemerintah Indonesia tidak perlu mengikuti langkah Vietnam yang memutuskan menurunkan bea masuk semua barang impor AS ke 0%. Sebab, tarif impor barang-barang AS ke Indonesia sudah rendah, yaitu 5% bahkan 0% untuk produk kedelai dan gandum.
Alhasil, pemerintah lebih memilih negosiasi lewat kebijakan non tarif seperti tingkatkan impor barang asal AS untuk kurangi surplus dagang dengan Negeri Paman Sam tersebut.
“Kita meningkatkan jumlah volume beli sehingga trade deficit [defisit perdagangan] yang US$18 billion itu bisa dikurangi,” beber Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).
