Bisnis.com, JAKARTA – Konsultan properti Colliers Indonesia menyoroti adanya tren penurunan kinerja bisnis perhotelan usai Presiden Prabowo Subianto meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi.
Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, menjelaskan bahwa tren penurunan bisnis perhotelan usai adanya kebijakan efisiensi pemerintahan Prabowo makin terasa di awal 2025.
“Survei dilakukan dua kali pada 2024 saat Presiden Prabowo mengumumkan efisiensi, yang pertama itu hanya sekitar 44% responden yang melaporkan kondisinya lebih buruk dan jauh lebih buruk,” kata Ferry dalam Konferensi Pers, Senin (14/4/2025).
Akan tetapi, tambah Ferry, pengusaha yang melaporkan perburukan bisnis hotel itu bertambah menjadi 83% pada Januari 2025.
Alhasil, 20% dari 717 responden mengatakan mengalami penurunan pendapatan hotel hingga 50% sejak diimplementasikannya kebijakan efisiensi oleh pemerintah.
“Pada awal 2025 menjadi titik terendah [pasar hotel usai diteken kebijakan efisiensi]. Penyebabnya pasti karena aktivitas bisnis melambat, adanya ketergantungan hotel pada government market dan ada bulan puasa di Maret yang secara tradisional bisa menurunkan okupansi,” tegasnya.
Baca Juga
Penurunan okupansi kamar hotel pada awal tahun ini juga sempat dikonfirmasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat penghunian kamar (TPK) pada Januari – Februari 2025 mengalami penurunan.
Salah satu faktornya disebabkan oleh kebijakan penghematan anggaran pemerintah. Dalam keterangannya, BPS menyatakan bahwa penurunan TPK pada Januari 2025 secara bulanan lantaran pada Desember 2024 merupakan peak season atau musim puncak lantaran ada libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru (Nataru).
”Selain itu, penurunan di Januari juga disebabkan oleh efisiensi anggaran,” demikian pernyataan BPS dalam keterangannya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (12/4/2025).
Bahkan, dampak efisiensi anggaran pemerintah juga berlanjut pada Februari 2025, meski masih ada beberapa agenda nasional maupun internasional di beberapa provinsi.
