Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah belum melakukan revisi pertumbuhan ekonomi 2025 yang sebesar 5,2%, di tengah proyeksi pelemahan ekonomi global akibat tarif Trump.
Meski Sri Mulyani sempat menyampaikan bahwa tarif Trump dapat memangkas 0,5% pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi dirinya masih akan menunggu pertengahan tahun.
Pada periode itu, pemerintah baru akan memperbarui proyeksi atau outlook dari postur APBN ketika Laporan Semester dipaparkan di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Kami akan lihat nanti apakah target dari asumsi pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2% mengalami deviasi,” ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4/2025).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia (2010—2016) tersebut berharap dengan adanya 90 hari penundaan tarif Trump akan memberikan titik terang terhadap negosiasi yang tengah dilakukan pemerintah.
Melihat 90 hari ke depan atau bertepatan dengan tengah tahun, nantinya kesepakatan pemerintah Indonesia dengan AS juga akan mempengaruhi outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam Laporan Semester yang biasanya disampaikan setiap awal Juli.
Baca Juga
Dalam kondisi saat ini, pemerintah terus memitigasi risiko tersebut melalui langkah-langkah reformasi, deregulasi, dan penggunaan APBN sebagai instrumen shock absorber maupun counter cyclical.
Per akhir Maret 2025, kinerja APBN kuartal I/2025 menurutnya terjaga dengan baik, yang tecermin dari defisit anggaran yang terkendali dalam batas aman sebesar Rp104,2 triliun (0,43% PDB), keseimbangan primer positif Rp17,5 triliun, serta posisi kas surplus Rp145,8 triliun (SILPA).
Sri Mulyani berhasil mengantongi penerimaan negara Rp516,1 triliun dengan belanja yang mencapai Rp620,3 triliun hingga akhir kuartal I/2025.
Dirinya menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat yang dilakukan antara lain melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan subsidi dan kompensasi energi, penyaluran berbagai bantuan sosial, program KUR, serta dukungan sektor perumahan.
Untuk mendukung agenda pembangunan, pemerintah melakukan penguatan SDM unggul melalui program MBG, sekolah unggulan, pemeriksaan kesehatan gratis, percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, serta penyelesaian PSN.
Adapun, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) baru saja memangkas proyeksi ekonomi Indonesia sebesar 0,4% dari 5,1% menjadi 4,7% untuk 2025.
Director Research Department IMF Pierre‑Olivier Gourinchas menyebutkan bahwa ketegangan perdagangan saat ini akan sangat berdampak pada perdagangan global.
Bagi mitra dagang—Indonesia merupakan mitra dagang AS—tarif sebagian besar bertindak sebagai guncangan permintaan eksternal yang negatif. Melemahkan aktivitas dan harga, meskipun beberapa negara bisa mendapatkan keuntungan dari pengalihan perdagangan.
Kondisi tersebutlah yang membuat IMF merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi berbagai negara untuk 2025.
