Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mengungkap terdapat 68 konflik sawit sepanjang 2024. Angkanya naik dibandingkan dengan periode 2023 yang mencapai 60 konflik.
Jika dilihat secara terperinci, laporan Elsam menunjukkan bahwa konflik sawit paling banyak terjadi pada Mei dan Desember 2024, dengan jumlah mencapai 9 kasus. Sementara itu, angka terendah terlihat pada April dan Februari 2024 yang masing-masing berjumlah satu dan dua kasus.
Manajer Pengetahuan Elsam Sueb Zakaria mengatakan laporan data konflik sawit ini diperoleh dari pemberitaan media massa sepanjang 2024, mesin pencarian data, hingga validitas data diversifikasi.
Sueb mengungkap mayoritas konflik sawit terjadi di daerah-daerah pusat produksi sawit. Kejadian konflik sawit tercatat paling banyak ditemukan di provinsi Riau, kemudian disusul Jambi dan Bengkulu.
“Konflik terjadi di pusat-pusat produksi sawit, di Riau, Jambi, Bengkulu, dan sebagainya. Riau terbanyak yang kebetulan juga sebagai daerah sawit terluas di Indonesia,” kata Sueb dalam Forum Editor: Potret Konflik Sawit dan Pentingnya Penerapan Prinsip Keberlanjutan di Aryaduta Menteng, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Berdasarkan data Elsam, sengketa lahan menjadi konflik sawit utama sepanjang 2024 dengan porsi mencapai 70%. Kemudian konflik akibat persoalan kemitraan dan lingkungan menyusul dengan porsi terbesar kedua.
Baca Juga
“Kenapa konflik itu terjadi? Pemicunya 70% itu konflik lahan. Ada tumpang tindih lahan di sana, ada juga soal penyerebotan. Jadi ada yang legal, ada yang ‘tidak legal’,” ungkapnya.
Dia menjelaskan sengketa lahan legal mencakup situasi di mana perusahaan telah memperoleh izin usaha seluas yang digarap, tetapi lokasi lahan berbenturan atau tumpang tindih dengan kepemilikan oleh masyarakat setempat yang tidak memiliki kepemilikan. Pemicu lainnya adalah terkait isu lingkungan hingga ketenagakerjaan atau perburuhan.
Alhasil, konflik sawit kerap berakhir pada penangkapan sebanyak 45 orang, kriminalisasi 34 orang, dan serangan fisik sebanyak 11 orang pada tahun lalu.
“Kriminalisasi itu diproses lebih lanjut, kalau penangkapan jadi setelah kerusuhan, setelah bentrok misalnya, pasti ada banyak petani ataupun peserta demonstrasi itu ditangkap, tapi kemudian dilepas lagi,” tuturnya.
Menurutnya, bergulirnya konflik sawit di Indonesia salah satunya dipicu oleh sengketa lahan dan ketimpangan akses terhadap tanah.
“Misalnya izin usaha yang dikeluarkan pemerintah itu sering berkonflik dengan masyarakat, terutama untuk masyarakat yang sudah lama tinggal di sana. Sisi lainnya adalah soal masyarakat adat,” ujarnya.
Selain itu, dia memandang konflik sawit juga sering terjadi lantaran adanya penyerobotan tanah dan lahan yang dilakukan secara sengaja. Adapula faktor kegagalan skema kemitraan, lemahnya implementasi dan penegakan hukum, serta mekanisme penyelesaian yang tidak efektif.
Menurutnya, mekanisme penyelesaian seperti pengadilan acap kali memakan waktu, dengan hasil yang jarang memenangkan masyarakat.
“Kalaupun ada kemenangan di pihak masyarakat, itu kasusnya sangat jarang sekali, itu eksekusinya juga tidak dapat dilakukan,” kata Sueb.
Mekanisme lain yang seringkali digunakan di dalam penyelesaian konflik sawit adalah mediasi. Sayangnya, mediasi yang digunakan tidak dilakukan secara profesional. Sueb mengatakan masyarakat umumnya hanya memperoleh ganti rugi, dengan hasil yang tidak memuaskan
"Akibatnya, karena persoalan yang tidak selesai itu, konflik terus terjadi karena penyelesaian itu tidak memuaskan,” kata dia.
.jpg?w=300&h=221)
