Sinyal Perlambatan Ekonomi RI Kuartal I/2025, dari Daya Beli hingga Belanja Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat pada kuartal I/2025. Proyeksi tersebut tak lepas adanya indikasi pelemahan daya beli hingga investasi langsung.

Sebanyak 19 lembaga yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025 berada di angka 4,9% secara tahunan atau year on year (YoY).

Nilai tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi periode yang sama tahun sebelumnya atau kuartal I/2024 yang mencapai 5,11% YoY.

Para ekonom menilai, sejumlah faktor menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut seperti adanya indikasi penurunan daya beli, perlambatan pertumbuhan investasi, belanja pemerintah, hingga tekanan eksternal seperti eskalasi perang dagang.

Daya Beli

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede sendiri memproyeksikan konsumsi rumah tangga, yang merupakan penopang utama perekonomian Indonesia, tumbuh 4,5% YoY pada kuartal I/2025. Nilai tersebut melambat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,91% YoY pada kuartal I/2024.

Josua menjelaskan indikasi pelemahan daya beli tersebut tercermin dari data makroekonomi seperti survei pelaku usaha dan konsumen serta indikator sektor riil.

Dia mengakui Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) masih berada di atas 100, yang menandakan keyakinan masyarakat masih optimistis.

Hanya saja, sambungnya, pelemahan indeks pendapatan dan pembelian barang tahan lama—terutama dari kelompok pendapatan menengah bawah—mengindikasikan tekanan daya beli tetap ada.

"Survei Penjualan Eceran juga menunjukkan bahwa pertumbuhan tahunan masih rendah di beberapa kota utama seperti Jakarta [-12,4% YoY] dan Bandung [-6,3% YoY]," jelas Josua, Minggu (4/5/2025).

Senada, laporan dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia bertajuk Economics Quarterly Economic Review 2025: Pukulan Ganda untuk Ekonomi RI menunjukkan bahwa adanya indikasi pelemahan indeks penjualan riil (IPR) pada kuartal I/2025 di level 1%. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, IPR tumbuh 5,6%.

Core melihat Ramadan dan Lebaran, yang biasanya mengerek konsumsi masyarakat, kurang terasa dampaknya pada tahun ini. Tercermin dari IPR kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang tumbuh hanya 1,3% pada kuartal I/2025 atau jauh di bawah pertumbuhan periode yang sama tahun lalu yang menyentuh 7,5%.

Lebih lanjut, konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor pada saat Ramadan dan Lebaran juga justru terkontraksi 1,1% pada Maret 2025. 

Investasi

Investasi (29,15%) merupakan komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga (54,04%) pada tahun lalu. 

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani sudah melaporkan bahwa realisasi investasi mencapai Rp465,2 triliun selama Januari—Maret 2025. Realisasi itu tumbuh 15,9% YoY.

Kendati demikian, jika dibandingkan dengan pertumbuhan investasi pada periode yang sama tahun lalu maka terjadi perlambatan pertumbuhan.

BKPM mencatat realisasi investasi mencapai Rp401,5 triliun pada kuartal I/2024, yang mana angka tersebut tumbuh sebesar 22,1% YoY. Artinya, pertumbuhan investasi tahun lalu lebih tinggi daripada tahun ini.

Josua memproyeksikan pertumbuhan investasi akan mencapai tumbuh 3,11% YoY. Pertumbuhan tersebut relatif stabil secara tahunan namun secara kuartalan diperkirakan terkontraksi 6,50%.

Menurutnya, kontraksi investasi secara kuartalan itu mencerminkan kehati-hatian investasi asing yang tumbuh lebih lambat (12,7% YoY) dibanding investasi dalam negeri (19,1% YoY).

"Faktor eksternal seperti tarif dagang AS dan ketegangan geopolitik menjadi risiko penahan ekspansi lebih lanjut, sekalipun sektor hilirisasi logam dasar masih aktif menarik investasi," ujar Josua.

Sementara laporan Core Indonesia menilai kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah sejak Februari 2025 menjadi salah satu faktor utama pelemahan pertumbuhan investasi.

Cora menggarisbawahi bahwa investasi domestik di sektor konstruksi selama ini bergantung kepada kinerja BUMN karya dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Masalahnya, pembangunan infrastruktur tidak lagi menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sehingga diperkirakan investasi akan melambat.

Dipaparkan bahwa investasi dalam negeri untuk sektor konstruksi pada 2024 berada pada level 1,3% atau lebih rendah ketimbang tahun 2022. Meski nilainya tumbuh 2% dibandingkan 2023, tetapi sepanjang 2025 diperkirakan akan kembali terkontraksi.

Alasannya, ada pemangkasan anggaran kementerian PU sebesar 45% dari pagu awal sehingga hanya menyisakan Rp50,48 triliun dari sebelumnya Rp 110,95 triliun. Di sisi lain, beberapa BUMN karya besar justru terjebak utang dan krisis keuangan.

Begitu juga, perubahan lahan bisnis BUMN karya menjadi fokus di sektor perkebunan, perikanan, dan pangan. Core pun menyimpulkan serangkaian hal ini diperkirakan akan melemahkan investasi di sektor infrastruktur.